Belum Dibayarkan, Warga Pertanyakan Ganti Rugi Tanah Proyek Bendungan Bener
Ekonomi

Belum Dibayarkan, Warga Pertanyakan Ganti Rugi Tanah Proyek Bendungan Bener

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Akibat belum dibayarkan atas ganti rugi tanah untuk proyek Bendungan Bener, Maksum warga Desa Guntur, Kecamatan Bener, mendatangi Kantor Pertanahan Purworejo, Senin (12/10/2020). Maksum mendatangi kantor tersebut tidak sendirian, dia dengan didamping sejumlah warga, dan anggota DPRD kabupaten Purworejo Fraksi Nasdem R Abdullah serta Fraksi Golkar Rohman.

Kedatangan Maksum itu, mempertanyakan dalam kepastian soal pembayaran ganti rugi tanahnya yang setelah memenangkan gugatan perdata atas hasil apraisal pembebasan lahan bendungan melawan pemerintah. Beserta rombongan Maksum ditemui Kepala Kantor Pertanahan Purworejo dan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO).

Saat dimintai keterangan, Maksum mengungkapkan, bahwa ia menanyakan mengapa hingga saat ini belum ada pencairan.

Mengapa sampai sekarang belum ada pencairan, itu yang saya tanyakan, kata Maksum.

Dengan begitu, Maksum dalam pengakuannya belum pernah sama sekali menerima uang pengganti dari pemerintah. Pengadilan memutuskan dengan menerima ganti rugi Rp 76 juta atas sebidang tanah seluas 350 meter persegi. 

KJPP sebelumnya memang menilai tanah itu hanya seharga Rp 26 juta. Putusan itu diperkuat dengan putusan kasasi Mahkamah Agung pada Juli 2020. 

Ya, berharap saya segera menerima pencairan, ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Fraksi Nasdem R Abdullah disela-sela mendampingi mengungkapkan, dalam perkara gugatan perdata tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Seharusnya pemerintah segera membayar ganti rugi sesuai dengan putusan itu, tuturnya.

Lanjut Abdullah, proses harus segera dilaksanakan untuk menghilangkan kesan ketidakadilan dalam proses pengadaan tanah untuk megaproyek nasional itu. Padahal prosedur administrasi pencairan sudah ditempuh Maksum. 

Ini persoalannya adalah terdapat beberapa warga yang tanpa protes mau menerima ganti rugi sesuai penilaian KJPP, akan tetapi pencairannya cepat hanya dua hari. Tapi mengapa untuk Maksum ini sudah dua bulan belum cair, ucapnya.

Lain hal, menurut pihak dari BPN dan BBWSO menyampaikan bahwa prosedur ganti rugi terhadap tanah yang berperkara sedang dalam kajian bidang hukum Kementerian PUPR. Yang informasnya berkas itu sudah ada di meja Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, untuk diproses terkait pencairannya.