Program Ngingu Bareng Domba KOIN Bermasalah, Investor Diadukan ke Polisi
Hukum & Kriminal

Program Ngingu Bareng Domba KOIN Bermasalah, Investor Diadukan ke Polisi

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Program Ngingu Bareng Domba yang digagas oleh Koperasi UMKM Indonesia (KOIN) di Kabupaten Purworejo kian hari kian tidak jelas. Ditengah kepanikan masyarakat yang tak kunjung menerima manfaat program tersebut, kini justru penyandang dana program KOIN diadukan ke Polres Purworejo.

Investor KOIN, PT Mega Gemilang Jaya (MGJ) Purworejo selaku penyandang domba diadukan oleh salah satu kontraktor pengerjaan kandang,  PT Ilver Jaya Pratama (IJP) yang berkantor pusat di Manado. MGJ diduga melakukan penipuan karena tak kunjung melakukan pembayaran pembuatan kandang. 

Direktur PT Ilver, Steven Hardyn Paera, melalui Kuasa Hukumnya dari Yayasan Adil Indonesia, Yunus SH, menyebut aduan telah disampaikan ke Polres Purworejo pada 22 Desember 2020. Permasalahan yang diadukan pada prinsipnya menyangkut antara PT Ilver dengan PT MGJ.

Yunus menceritakan, persoalan bermula sejak sekitar bulan Oktober 2019 saat PT Ilver mendapatkan penawaran pengerjaan Kandang Domba oleh PT MGJ. Setelah beberapa kali diadakan pertemuan, pihak PT MGJ mensyaratkan adanya biaya mapping sebesar Rp50 juta untuk 500 paket kandang dengan nilai kontrak senilai Rp 66.385.000.000.

Kita juga tidak tahu kejelasan biaya mapping itu untuk apa,” kata Yunus didampingi Bagian Umum PT Ilver, Dwi Edi Irawan.

Pasca biaya mapping dibayarkan, PT Ilver dipertemukan dengan direktur Utama PT MGJ, Hari Budiyanto untuk pembuatan sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan/Memorandum of Agreement (MoA) pada tanggal 20 Januari 2020. 

Dalam pertemuan itu sekaligus diterbiutkan surat perintah kerja (SPK) nomor 05/SPK/PPKD/MGJ-IJP/I/2020,” sambungnya.

Dalam Pasal 6 huruf D MoA itu disebutkan, pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai setelah diterbitkannya surat kredit berdokumen dalam Negeri (SKBDN) dari Bank PT MGJ ke Bank PT Ilver. Namun, dalam perjalanannya SKBDN tak kunjung terbit.

Selanjutnya teradu (Dirut PT MGJ) meminta syarat agar PT Ilver membuat 1 contoh kontruksi kandang domba dengan pembiayaan mandiri. Namun, karena PT Ilver memiliki 3 subkontrkator (Subkon), maka dibuatlah 3 unit kontruksi kandang di Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol,” jelasnya.

Bahwa dalam perkembangannya, lanjut Yunus, setelah 3 unit dibangun dan dinyatakan diterima, PT MGJ justru kembali meminta PT Ilver membangun sebanyak 7 unit kandang dengan pembiayaan mandiri.

Pembuatan kandang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan pelaksanaan 1,5 persen dari nilai kontrak yang sebenarnya tidak diatur dalam MoA. Namun, pengadu tetap melaksanakan dengan dijanjikan akan segera diterbitkan SKBDN.

Pada perkembangannya, PT MGJ selalu membuat beragam alasan bohong atau keadaan palasu terkait terbitnya SKBDN.

Namun faktanya memang dari PT MGJ selalu beralasan sehingga pada waktu yang dijanjikan dan sampai saat ini SKBDN tak kunjung terbit,” ungkapnya.

Akibat perbuatan PT MGJ, PT Ilver mengalami kerugian biaya pembuatan kandang sebesar Rp1.148.700.000.

Jika dilakukan pemutusan Kontrak Kerja maka kami minta Ganti Rugi senilai  Rp 4.287.750.000,” jelasnya.

Lebih lanjut Yunus berharap agar pihak kepolisian segera mengusut perbuatan teradu. Pasalnya, ada sekitar 10 PT sebagai kontraktor yang diduga juga mengalami kerugian dengan nilai yang berbeda-beda.

Secara perdata ini ada indikasi wanprestasi, secara pidana ada indikasi penipuan. Aduan kita arahkan ke pidana karena ada indikasi penipuan. Menurut kami unsurnya terpenuhi karena ada semacam iming-iming janji supaya PT ilver menjadi pelaksanaannya dengan janji SKPDN,” tandasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Agus Budi Yuwono SH MH, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengaduan dari PT Ilver. Saat ini, aduan telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pihak terkait, cek lokasi, serta tindakan lain dalam rangka proses penyelidikan.

Akan kami tangani aduan ini secara profesional,” tegasnya.

Menurutnya, perkara ini cukup pelik karena telah bergulir cukup lama dan menyangkut banyak pihak dari berbagai daerah. Mulai dari KOIN, mitra pemilik pekerjaan pembangunan kandang, kontraktor, subkontraktor hingga warga atau pemilik lahan sebagai mitra program.