Diduga Tilep Dana Desa, 14 Kades Dilaporkan ke Kejaksaan
Hukum & Kriminal

Diduga Tilep Dana Desa, 14 Kades Dilaporkan ke Kejaksaan

Purworejo, (purworejo.sorot.co)--Seakan tidak mengenal sendi kehidupan, korupsi kian menggurita di Indonesia, tidak hanya di pemerintah pusat, tindak pidana korupsi juga mulai menggeregoti desa-desa. Gelontoran dana desa yang jumlahnya cukup menggiurkan memang membuat potensi korupsi dalam penggunaan dana desa ini semakin besar terjadi.

Di Kabupaten Purworejo sendiri, 14 Kepala Desa di Kabupaten Purworejo dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat lantaran diduga telah melakukan penyelewengan Dana Desa.

Data yang masuk hingga hari ini, itu sudah 14 kepala desa yang dilaporkan ke kami (Kejaksaan). Kemarin satu sudah ada yang melakukan pengaduan, tapi belum melaporkan secara resmi, jika jadi dilaporkan, maka total jumlahnya ada15 Kades yang dilaporkan,” ungkap Kasi Intel Kejari Purworejo, Agus Ari Wibowo saat Sosialisasi Dana Desa dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Kamis (24/8/2017) siang.

Disebutkan, 14 Kades yang dilaporkan rata-rata terindikasi melakukan mark up harga dan kuantitas barang saat melakukan pembangunan menggunakan dana desa. Hal itu, lanjut Ari, merupakan salah satu penyakit korupsi yang kerap diadukan oleh masyarakat.

Laporan yang masuk rata-rata mark up harga dan kuantitas. Misalnya dimahalkan dan beli barang 5 ngaku 8 dalam laporanya,” ujar Ari.

Ia menyatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data dan keterangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan dugaan korupsi penggunaan ADD di sejumlah desa. Saat ditanya desa mana saja yang penggunaan ADD-nya bermasalah, Ari enggan menyebutkan lebih lanjut, ia hanya menjawab desa yang bermasalah tersebar di beberapa Kecamatan di Purworejo.

Ya karena masih proses, kita belum bisa menyebutkan, desa-desa tersebut masih dalam pemeriksaan,” jawabnya singkat.

Melihat fakta itu, Ketua Paguyuban Perangkat Desa atau Polosoro, Wawan Darmawan berharap seluruh Kades di Purworejo mampu bekerja dengan maksimal sesuai dengan regulasi yang ada, agar terhindar dari adanya penyelenwengan tindak pidana korupsi.

Meski demikian, pihaknya juga menyadari adanya sumber daya manusia yang dimiliki desa masih terbatas. Oleh karenanya pihaknya dalam kesempatan itu meminta kepada pemerintah untuk membuatkan buku panduan dan bimbingan kepada perangkat desa secara continue. Hal itu untuk meminimalisir adanya penyelewengan ADD yang disebabkan karena ketidak tahuan perangkat Desa.

Karena keterbatasan desa, kami minta terus diadakan pelatihan serta pemerintah menyediakan buku panduan yang memiliki persamaan persepsi dari perencanaan hingga LPJ dana desa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, sedikitnya hadir 400an Kades, Muspika se Kabupaten Purworejo, PLT Kepala Dinas DP2KAD Purworejo, Serta beberapa pejabat teras dilingkungan Kabupaten Purworejo.