Polisi Berhak Tilang Pajak Kendaraan Mati
Pemerintahan

Polisi Berhak Tilang Pajak Kendaraan Mati

Purworejo, (purworejo.sorot.co)--Perdebatan di masyarakat yang membahas apakah polisi berhak melakukan penilangan terhadap pajak di surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor yang sudah mati. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa penindakan tersebut merupakan hak dari Dinas Perhubungan maupun Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), namun di sisi lain banyak pula yang berpendapat bahwa polisi berhak melakukan penilangan.

Kasatlantas Polres Purworejo, AKP Himawan Aji Angga mengatakan, polisi berhak melakukan penindakan hukum berupa tilang terhadap kendaraan yang belum membayar pajak alias pajaknya mati.

"Adapun acuannya adalah Polri berbekal Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor," ungkapnya, Senin (11/09/2017).

Ia menjelaskan, pertama soal STNK, Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012 Tentang Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 1 angka 9, menjelaskan STNK merupakan dokumen bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri.

"Di STNK, indentitas dari pemilik, identitas kendaraan bermotor bisa diketahui. Kemudian, terdapat pula masa berlaku pengesahan," bebernya.

Dia menjelaskan dalam Pasal 70 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2009 disebutkan bahwa STNK berlaku selama lima tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Pada pasal 106 ayat 5 huruf a dinyatakan pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan STNK.

"Coba perhatikan STNK, ada empat kotak yang dibubuhi stempel dan tidak memiliki kotak kelima. Artinya, ketika tahun ke-5 STNK akan dibuat baru. Di sini, nomor rangka, nomor mesin, dan identitas pemilik kembali dicocokkan. Pengesahan tahunan juga bersamaan dengan pembayaran pajak tahunan," tuturnya.

Lebih lanjut, pengesahan dimanfaatkan polisi untuk apakah STNK masih dipegang oleh pemilik asli atau tidak hilang (digelapkan atau dicuri). Ketika mengurus pengesahan tahunan, pemilik wajib menunjukkan KTP asli untuk dicek apakah sesuai dengan informasi pada STNK.

"Setiap pengesahan STNK dikerjakan oleh kelompok kerja di bawah satu naungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Di mana dalam mekanisme kerjanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan antara pengesahan dengan pembayaran pajak," katanya.

Ia mengatakan, antara pembayaran pajak dengan pengesahan sangat berkaitan sekali, sehingga dapat diartikan bahwa sebelum membayar pajak tidak mungkin STNK dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur pengesahan STNK setiap tahun adalah kewenangan dari Polri.

"Maka dari aspek hukum, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukum dengan tilang karena setiap kendaraan bermotor yang beroperasi wajib dilengkapi dengan STNK yang sah. STNK yang sah itu jika sudah melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya, namun penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan STNK bukan pajak mati," tandasnya.