Langgar UU BI, Kembalian Berupa Permen Terancam Hukuman Penjara dan Denda
Hukum & Kriminal

Langgar UU BI, Kembalian Berupa Permen Terancam Hukuman Penjara dan Denda

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Para pembeli di warung atau swalayan maupun toko jejaring sering kali dibuat kesal saat bertransaksi. Untuk uang kembalian, para pembeli seringkali hanya diberikan permen sebagai pengganti. Kasir ataupun penjual banyak beralasan bahwa tidak ada uang kecil sehingga terpaksa memberikan permen sebagai pengganti uang kembalian.

Praktek penggunaan alat tukar selain uang untuk uang kembalian semacam ini sebenarnya merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi para konsumen.

Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Empati Purworejo, R.Hery Priyantono mengungkapkan, meski sangat merugikan konsumen, akan tetapi saat ini masyarakat belum terlindungi UU. Dalam Undang-undang nomor 8/1999 tentang perlindungan konsumen, tidak dijelaskan secara rinci tentang pengembalian tidak boleh dalam wujud permen.

"Pada pasal 15 UU Perlindungan Konsumen, hanya dijelaskan bahwa pelaku usaha atau barang dan jasa dilarang melakukan secara paksa atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik atau psikis terhadap konsumen," katanya, Selasa (12/09/2017).

Dikatakan Hery, memang pasal itu sulit untuk menjerat bagi pelaku usaha yang melakukan praktek curang berupa pemberian pengembalian terhadap konsumen menggunakan alat selain uang tunai.

Meski begitu, Hery menyebut bahwa pengembalian tidak menggunakan mata uang rupiah tapi menggunakan permen, secara jelas melanggar UU 23/1999 tentang Bank Indonesia yang disempurnakan dengan PP 2/ 2008 tentang perubahan kedua atas UU 23/1999 dalam pasal 2 ayat 3.

"Di situ disebutkan bahwa setiap perbuatan yang menggunakan uang atau yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan BI," ungkapnya.

Lanjutnya, sanksi bagi yang melanggar berdasarkan pasal 65 UU BI adalah dipidana sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 3 bulan atau denda sebesar 2 juta serta paling banyak 6 juta.

"Jika konsumen merasa dirugikan dengan pengembalian berwujud permen bisa melaporkan ke dinas perdagangan atau ke kepolisian. Apalagi yang berkedok atau sisihkan untuk amal juga menyalahi. Jika benar untuk amal harus benar-benar transparan dan dijelaskan sedetail-detailnya,"pungkasnya.