Resmi Gugat Bupati ke Pengadilan, Berikut Daftar Tuntutan PKL Pendowo
Hukum & Kriminal

Resmi Gugat Bupati ke Pengadilan, Berikut Daftar Tuntutan PKL Pendowo

Purworejo, (purworejo.sorot.co)--Konflik antara pemerintah dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) malam Alun-alun Purworejo tak kunjung berakhir dan bahkan maju ke ranah hukum. Puluhan PKL yang tergabung dalam Paguyuban PKL Pendowo menggugat Bupati Purworejo. Gugatan sendiri secara resmi diajukan ke Pengadilan Negeri Purworejo pada Senin (18/9/2017) siang tadi.

Dalam gugatannya, para PKL meminta pemerintah secara periodik melakukan kebijakan menyapa PKL untuk memantau keadaan serta aktifitas ekonomi di lingkungan penampungan sementara. Pemerintah juga diminta untuk membantu promosi produk-produk PKL melalui media cetak, elektronik, dan media sosial lainnya selama para PKL berada di lokasi penampungan sementara.

Tak hanya itu, merekapun meminta adanya pengaturan atau rekayasa lalu lintas yang memenuhi standard keselamatan di lokasi penampungan PKL sementara agar aman, nyaman, tidak mengganggu serta membahayakan pengguna jalan dan konsumen.

"Selain itu, pemerintah harus mendukung pemasaran PKL dengan menyelenggarakan event entertainmet, eksposisi (pameran / unjuk karya), dan event lainya untuk menarik masyarakat singgah di lokasi PKL," kata kuasa hukum PKL Pendowo, Tamrin Mahatmanto, SH usai mendaftarkan gugatan.

Pemerintah juga diminta mengkordinasikan keberadaan PKL dengan warga setempat. Serta mengupayakan lokasi penampungan sementara yang memiliki prospek ekonomi lebih baik.

Tamrin menjelaskan, gugatan diajukan mengingat perlakukan Pemerintah yang dinilai abai terhadap PKL. Dalam relokasi PKL, seharusnya tempat relokasi yang definitif dipersiapkan terlebih dahulu setelah dikaji dengan seksama potensi ekonominya. Penempatan PKL ke relokasi usaha seharusnya dilakukan untuk hal-hal yang bersifat darurat.

"Ini kulitnya relokasi tapi isinya penampungan," kata Tamrin.

Pelaksanaan relokasi lanjutnya, sebenarnya bersubtansi mirip evakuasi mirip penduduk yang terkena bencana alam. Hal ini merupakan bentuk ketidakteraturan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan kerugian bagi PKL. Hal itu terlihat dari sepinya pengunjung serta kerugian yang dirasakan oleh PKL.

"Harusnya pelaksanaannya ditunda, perencanaanya harus runtut dibetulkan terlebih dahulu, jangan asal relokasi," tandasnya.

Dalam pokok perkara tersebut ditandaskan, tuntutan paska pembangunan alun-alun yakni PKL ditempatkan kembali di Alun-alun Purworejo sebagai tempat yang telah memberikan kepastian kemanfaatan ekonomi bagi PKL.‎ Dalam kesempatan itu, puluhan PKL yang turut mengawal surat gugatan itu melakukan doa bersama di depan Pengadilan Negeri Purworejo.