Pelaksanaan Proyek Dana Desa Bermasalah? Begini Cara Lapor ke Pemkab
Pemerintahan

Pelaksanaan Proyek Dana Desa Bermasalah? Begini Cara Lapor ke Pemkab

Purworejo, (purworejo.sorot.co)--Posko Pengaduan penyelewengan dana desa (DD) yang dipusatkan dikantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) diharapkan mampu dimaksimalkan dengan baik. Entah mengapa, hingga saat ini, posko pengaduan tersebut masih belum mampu menyerap dengan baik permasalahan yang terjadi di desa.

Saat ini tidak sedikit masyarakat yang langsung melaporkan penyalahgunaan (DD) kepada inspektorat, kejaksaan bahkan polisi. Padahal diharapkan, permasalahan dana desa mampu diatasi terlebih dahulu dengan jalan musyawarah.

"Ya masih kurang efektif, kan laporan tidak hanya kesini, banyak yang bisa dilapori," ungkap Kepala Dinpermades, Sumharjono saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (17/10/2017) sore.

Sejak dibuka beberapa waktu lalu, baru ada satu warga desa yang melapor secara langsung ke Dinpermades. Selebihnya masyarakat melapor langsung ke inspektorat dan kejaksaan. Padahal, keberadaan posko pengaduan ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengawasi penggunaan DD. 

"Nantinya mereka yang melapor ke sini (Dinpermades) akan ditindaklanjuti segera, mekanismenya kita akan kroscek klarifikasi ke kecamatan, jika masih bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Jika sudah tidak bisa, akan kita serahkan ke pihak berwenang," katanya.

Masyarakat yang hendak melaporkan kejanggalan seputar DD ke Posko Pengaduan langsung ke Dinpermades maupun melalui sms ke nomor 0821 4027 3000. Sumharjono meminta masyarakat jangan sungkan jika memang menemukan kejanggalan penggunaan DD didesanya masing-masing.

Sumharjono menyadari, sejauh ini pemerintah desa masih banyak butuh pendampingan serta pembinaan. Oleh karenanya, pihaknya terus berupaya untuk melakukan pendampingan. Dalam waktu dekat, katanya, Kabupaten Purworejo akan menambah jumlah pendamping desa. Diharapkan, dengan tenaga tambahan pendamping desa ini, penyelenggaraan pemerintah desa dapat sesuai regulasi yang ada.

"Kita terus lakukan pembinaan utamanya kepada desa-desa yang bermasalah. Saat ini beberapa pendaftar pendamping desa juga sedang mengikuti diklat sebelum siap ditugaskan ke lapangan," tandasnya.