Penggarap Diputus Kontrak, Alun-alun Purworejo Mangkrak Jelang Tahun Baru
Peristiwa

Penggarap Diputus Kontrak, Alun-alun Purworejo Mangkrak Jelang Tahun Baru

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Pemerintah Kabupaten Purworejo akhirnya memutus kontrak rekanan penggarap proyek penataan Alun-alun Purworejo pada Jumat (29/12) kemarin. Tindakan ini dilakukan pasca dilakukan opname pekerjaan dan adanya laporan dari konsultan pengawas. Berdasarkan hasil penghitungan hasil pekerjaan, hingga Jumat siang progres pekerjaan baru mencapai sekitar 81 persen

Hal ini mengingat, pada Minggu (31/12) malam, lokasi ini akan digunakan untuk perayaan malam pergantian tahun. Mangkraknya proyek senilai Rp 11,3 miliar itu, tak pelak akan mengganggu euforia perayaan detik-detik pergantian tahun.

Anggota Komisi B DPRD Purworejo Ngadiyanto saat dikonfirmasi mengatakan, pemutusan kontrak tersebut sudah tepat kerena menurut keterangan dari Dinas PUPR Kabupaten Purworejo, penggarap sudah mendapat teguran hingga 15 kali terkait pelaksanaan proyek revitalisasi Alun-alun ini.

Ngadiyanto juga menyebutkan beberapa indikasi pelangggaranya dalam proyek tersebut yang diantara proyek tidak selesai sesuai kontrak dan ada kelalaian karena sudah ditegur hingga 15 kali dan belum ada perbaikan yang signifikan.

"Sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat kesempatan menyelesaikan dan perpanjangan kontrak yang diatur dalam Perpres 70 tahun 2012 (tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah)," jelasnya.

Akibatnya, lanjut dia, pemborong dijatuhi sanksi berupa pencairan jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak, menghitung kembali pemberian uang muka, dan blacklist 2 tahun. Selain itu juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar seperseribu dari nilai kontrak perhari selama dua hari penambahan waktu. 

Sementara itu, Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi mengungkapkan, akibat putus kontrak tersebut, maka kemungkinan besar alun-alun akan mangkrak kurang lebih selama 6 sampai 8 bulan. Sebab, pekerjaan lanjutan belum dianggarkan dalam APBD 2018.

"Apakah mungkin sisa pekerjaan yang 19 persen sudah dianggarkan dan terakomodir di APBD 2018 yang sudah ditetapkan akhir November 2017 ? Ya nanti nunggu APBD Perubahan, itupun kalau bisa," jelasnya.

Luhur menyarankan, jika pemkab berencana melanjutkan pembangunan alun-alun, dapat menggunakan dana CSR tanpa menggunakan dana APBD. Menurutnya, itu lebih mudah dengan syarat dilakukan secara transparan dan akubtabel.

"Kan kita sudah punya Rp 500 juta dari uang jaminan pelaksanaan akibat putus kontrak dan Rp 22 juta dari denda 2 hari, tinggal menambahkan cari dari dana CSR. Walaupun kalau dari CSR berupa dana hibah masuk dulu ke APBD, kecuali kalau berupa barang bukan uang," papar dia.

Terpisah, Wartono salah seorang pengunjung asal Desa Winong, mengaku sangat kecewa dengan kondisi alun-alun saat ini. Hal ini diakuinya sangat jauh dari ekspektasi yang digembar-gemborkan pemerintah sejak awal pembangunan.

"Saya kaget ketika melihat kondisi alun-alun, berbeda jauh dengan apa yang digambarkan dalam video perencanaan dulu. Masih banyak material serta beberapa bangunan belum selesai," ungkap Wartono warga Desa Winong saat berkunjung ke Alun-alun, Minggu, (31/12/2017).

Ia sebagai masyarakat Purworejo awalnya sangat mendukung alun-alun di tata ulang dengan harapan bisa menjadi tempat rekreasi keluarga yang lebih baik. Menurutnya jika alun-alun menjadi lebih indah, pasti ada rasa bangga dan percaya diri menjadi warga Purworejo akan bertambah.

"Saya sebagai rakyat yang penting alun-alun indah rapi dan nyaman, apalai menjelang perayaan tahun baru dengan melihat kondisi seperti ini kan sayang banget. Apalagi kalau saya tidak salah dengar senilai Rp 11 miliar lebih, pasti ada prasangka yang nggak baik kepada pihak yang bertanggung jawab," terangnya.