Proses Lelang Proyek Harus Perhatikan Rekanan Berdaftar Hitam
Pemerintahan

Proses Lelang Proyek Harus Perhatikan Rekanan Berdaftar Hitam

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Proyek-proyek yang mengalami putus kontrak di Purworejo menjadi perhatian tersendiri bagi Kepala Bagan Penyediaan Barang dan Jasa Setda, Wahyu Jaka Setyanta. Menurut dia, pelaksana proyek yang diputus kontrak wajib diblacklist (masuk daftar hitam). Daftar hitam nantinya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melihat track record pelaksana.

Wahyu meminta pemeriksaan lebih detail kepada para pelaksana proyek ketika mengikuti lelang. Jangan sampai pelaksana proyek yang pernah diputus kontrak kembali mengikuti lelang. Pemangku proyek, lanjutnya, harus mencermati kualifikasi penyedia jasa yang akan mengikuti lelang, apakah ada catatan masuk daftar hitam atau tidak. Jika diketahui masuk daftar hitam, maka harus digugurkan.

"Pelaksana proyek yang diblacklist itu perlu ditayangkan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), sehingga bisa diantisipasi lebih awal ketika kontraktor bersangkutan akan mengikuti lelang. Maka harus teliti melihat daftar riwayat calon pelaksana," ungkap Wahyu, Jumat (12/01/2018).

Wahyu merinci, saat ini sebanyak 1.326 paket pekerjaan menanti. Dari jumlah tersebut, terdapat 275 paket yang dilaksanakan melalui lelang yang ditangani Unit Layanan Pengadaan (ULP). 

Melihat hal itu, Wahyu menekankan agar penyedia jasa yang ingin mengikuti lelang harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Antara lain memenuhi syarat administrasi, kualifikasi, serta izin. Selanjutnya dilakukan penawaran. Dan ketika menang lelang, penyedia jasa diminta mengikuti aturan meliputi anda tangan kontrak, serta mempelajari apa saja yang menjadi syarat umum dan khusus.

"Dalam pelaksanaannya juga menyampaikan progres pekerjaan dari nol persen sampai 100 persen, yang pelaporannya dijadwal mingguan. Pelaksana proyek yang ingin eksis dan selamat tentunya akan mengikuti prosedur yang ada," lanjutnya.

Wahyu menyampaikan, mekanisme penyematan daftar hitam pelaksana proyek dilakukan atas usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada pengguna anggaran (PA) dalam kurun waktu waktu maksimal lima hari. Selanjutnya dietapkan oleh PA dengan waktu lima hari lagi.

"Dalam waktu lima hari berikutnya pula, PA yang telah menetapkan daftar hitam melaporkan kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Dan tindaklanjut dari LKPP dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan PPKom. Termasuk perlu tidaknya rekomendasi dari Inspektorat," terangnya.

Pelaksana proyek yang dimasukkan daftar hitam itu pun tidak boleh mengikuti lelang selama dua tahun.

"Kan jadi rugi besar kalau tidak boleh mengikuti lelang selama dua tahun," imbuhnya.