Pembenahan Infrastruktur Jadi Prioritas Pokok-pokok Pikiran DPRD
Pemerintahan

Pembenahan Infrastruktur Jadi Prioritas Pokok-pokok Pikiran DPRD

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah di Kabupaten Purworejo menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo. Tak tanggung-tanggung, pembangunan infratstruktur menjadi fokus Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Luhur Pambudi Mulyono saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (13/3/2018). Pihaknya meminta agar eksekutif memasukkan Pokok-pokok Pikiran DPRD ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Luhur menjelaskan, selama ini pembangunan di Kabupaten Purworejo belum menyeluruh menyentuh lapisan masyarakat bawah. Secara umum, kata Luhur, pembangunan infrastruktur yang akan menjadi prioritas Pokok pikiran ialah infrastruktur jalan, mulai jalan poros desa, lingkungan di kelurahan, sampai jalan kabupaten.

Selain itu, beberapa proyeksi pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat seperti ruang-ruang pelayanan, gedung sekolah, serta puskesmas di kecamatan menjadi gagasan yang akan diperjuangkan DPRD Purworejo.

Hal itu, lanjut Luhur, menjadi upaya DPRD dalam membatu menunjang perekonomian masyarakat. Hal tersebut juga dalam rangka mendukung program Bupati Purworejo yang ingin mewujudkan jalan 100 persen dalam kondisi baik di tahun 2019 mendatang.

Kami juga meminta kepada para anggota untuk mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan maupun irigasi di wilayahnya masing-masing,” katanya, didampingi oleh sejumlah anggota DPRD lintas fraksi dan komisi seperti Purwadi, Cipto Waluyo, Sutardi serta Dion Agasi Setiyabudi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya akan segera melakukan rapat di masing-masing komisi untuk mematangkan Pokok Pikiran DPRD. Hasil pembahasan di Komisi tersebut nantinya akan dibahas dalam Rapat Paripurna. 

Jadi nanti Pokok Pikiran DPRD ini akan kami proses hingga Paripurna, sebelum kemudian kami serahkan kepada eksekutif sehingga betul-betul kuat,” kata Luhur.

Luhur menilai selama ini Pokok Pikiran DPRD selama ini dinilai kurang diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerinath Daerah (RKPD). Berpijak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Luhur mengungkapkan jika selama ini pembahasan KUA PPAS di DPRD waktunya mepet sehingga mau tidak mau harus menerima. Kalau sampai menolak, DPRD bisa mendapatkan sanksi jika tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat.

Selama ini aspirasi anggota DPRD yang dituangkan dalam Pokok Pikiran DPRD kurang diakomodir sehingga aspirasi tersebut menjadi mentah. Untuk itu kami berharap dalam Pokok Pikiran DPRD dapat masuk dalam RKPD Pemkab Purworejo 2019 mendatang,” imbuhnya.