Dewan Ramai-ramai Tinju Pemerintahan Agus Bastian
Pemerintahan

Dewan Ramai-ramai Tinju Pemerintahan Agus Bastian

Purworejo, (purworejo.sorot.co)--Ibarat seorang petinju, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Purworejo ramai-ramai lancarkan pukulan hook dan uppercut kepada pemerintahan Bupati Purworejo, Agus Bastian. Pukulan itu dituangkan dalam pemandangan umum fraksi saat Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2017, Rabu (05/04) kemarin.

Banjir kritik dan himbauan menggenang di gedung DPRD saat itu. Berbagai persoalan tak luput dari kritik sebanyak tujuh fraksi di DPRD Purworejo. Mulai dari persoalan revitalisasi alun-alun, pasar daerah, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tatanan birokrasi, bencana, serapan anggaran, capaian kerja, SILPA, hingga soal infrastruktur.

Mengawali pemandangan fraksi, Fraksi Partai Golkar (FPG) memandang pentingnya upaya mendongkrak pendapatan daerah dengan optimalisasi galian C. Tak ketinggalan, FPG menilai infrastruktur di wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian penuh dari eksekutif.

Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) tampil lebih cadas, ragam permasalahan dikupas melalui 10 lembar draf pemandangan umum. FPDIP menilai, selama ini proses mutasi dan rotasi pejabat tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Proses assesment untuk para pejabat dinilai hanya sebatas pembenaran dalam mempromosikan atau memindahkan seseorang berdasarkan suka dan tidak suka.

Pun demikian dengan Fraksi PKS (FPKS), PKS meminta penatan ASN melalui assesment dilakukan secara profesional, acountable, dan transparan. Bukan sekedar legimitasi, apalagi berdasarkan like and dislike atau sekedar balas budi.

Harusnya berdasar pada the right man in the right place,” kata juru bicara FPDIP, Prabowo.

FPDIP mencatat terdapat sekitar 76.000 orang pemilih potensi yang belum memiliki E-KTP maupun surat identitas. Oleh karenanya, FPDIP meminta proses pembuatan E-KTP segera dipercepat agar tidak banyak pemilih yang kehilangan hak pilihnya. 

Prabowo juga meminta Bupati Purworejo melalui Dinas PUPR segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, terutama jalan rusak yang lebih dari lima tahun tidak mendapat sentuhan perbaikan. Sedikitnya ada 16 jalan rusak yang mendesak untuk diperbaiki. Jalan tersebut terbagi diberbagai Kecamatan.

Melihat hal itu kesimpulan fraksi kami, management pembangunan dilaksanakan tidak berdasarkan asas pemerataan dan keadilan, terutama tidak mengarah pada desa-desa miskin,” ujar Prabowo.

Tidak ketinggalan, revitalisasi pasar dan pengangkatan status pasar menjadi perhatian partai berlambang banteng ini. Masih banyaknya los dan kios yang masih kosong di Pasar Rakyat Butuh menggambarkan pembangunan yang tidak berdasarkan pada kajian dan prioritas dengan anggaran yang terbatas.

Terkait revitalisasi Alun-alun Purworejo, FPDIP meminta tindak lanjut penyelesaian yang cepat dan tepat sesuai aturan. Permasalahan Alun-alun ini juga menjadi sorotan khusus Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi Pelangi. Fraksi-fraksi tersebut meminta penyelesaian revitalisasi Alun-alun dilakukan dengan cepat, transparan dan tepat guna.

Sementara Fraksi Pelangi menyoroti ruwetnya pelayanan BPJS kepada masyarakat. Juru bicara Fraksi Pelangi, Ngafifurohman mengaku fraksinya mengantongi setumpuk keluhan dan kritikan terhadap pelayanan BPJS. Tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan pelayanan BPJS yang kurang sepadan dengan pelayanan non BPJS.

FPKS tampil lebih lembut namun pedas, FPKS membuka pemandangan fraksinya dengan membidik pembangunan pasar Baledono. FPKS menyayangkan hingga saat ini bangunan pasar yang menelan anggaran ratusan miliar itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pedagang.

Melalui juru bicaranya, Tohari, FPKS menyebut pidato pengantar Bupati Purworejo terkait LKPJ soal prestasi WTP yang kembali direngkuh ditahun 2017 merupakan statment paradoksal dengan pernyataan. Pasalnya disebutkan angka perhitungan WTP merupakan angka perhitungan sementara.

FPKS juga menyoroti beberapa SKPD yang serapan anggaranya dibawah 90 %. Bahkan ada dua SKPD yakni Kantor Kesbangpol dan Dinas PPKP yang mencapainya masing-masing hanya 79,7 % dan 60,38 %.

Hal itu perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan target pencapaian RPJMD. Lebih-lebih pertanian, merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Purworejo.

Permasalahan pertanian juga menjadi bahasan Fraksi Demokrat, mereka menilai petani di Kabupaten Purworejo kesulitan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Maksud baik pemerintah ini justru malah mempersulit, bahkan kebutuhan pupuk dan lahan pertanian tidak seimbang.

Pada bagian lain, Fraksi Gerindra mempertanyakan besaran SILPA. Besaran SILPA yang mencapai angka Rp. 175.895.787.122,- apakah benar-benar bagian efisensi, apakah terjadi kesalahan dalam melakukan perencanaan atau sengaja menggelembungkan anggaran belanja.

Pasalnya, Fraksi Gerinda melihat bahwa besarnya SILPA tidak semuanya berasal dari efisiensi anggaran, masih terjadi penyerapan anggaran yang tidak optimal yang diakibatkan oleh kurang disiplinya SKPD dalam pelaksanaan anggaran.

Bahkan secara tegas, sebelumnya FPDIP juga menyatakan bahwa besarnya SILPA menunjukan kurang maksimalnya kerja SKPD dan perencanaan anggaran yang kurang optimal.

Soal bencana juga tak lupa diteropong Fraksi Gerinda, mereka menilai BPBD harus bekerja lebih optimal untuk menanggulangi bencana. Pasalnya BPBD itu bukan Badan Penanganan Bencana Daerah, melainkan Badan Penanggulanagan Bencana Daerah.

Fraksi PKB (FPKB) menilai belum optimalnya kegiatan fisik yang telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan. Hal itu menyusul pembangunan fisik kurang memperhitungkan ketersedian lahan parkir dan ruang terbuka hijau (RTH).

Seharusnya bangunan fisik menjadi contoh ideal dengan memperhitungkan lahan parkir dan RTH. Memang saat ini kita belum direpotkan dengan lahan parkir maupun RTH namun 20 hingga 30 tahun mendatang kita membutuhkan,” ujar Kusdiarto.

Sementara pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD sampai tahun kedua 2017, target dan capaian indikator kinerja sasaran RPJMD masih terdapat sasaran kegiatan yang belum mencapai target yang signifikan. Bahkan antara realisasi sampai bulan Desember 2017 dirasa sangat timpang.

Dicontohkan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan sasaran meningkatnya status desa, dari target kinerja 2017 sebesar 66,10% realisasinya hanya tercapai 5,97%. Urusan komunikasi dan informasi dengan sasaran meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis teknonogi dengan target 100% namun realisasinya sampai Desember 2017 hanya tercapai 43%.

Disamping realisasi yang belum mencapai target, FPKB juga menemukan adanya beberapa target dan capaian indikator kinerja sasaran RPJMD tahun 2017 yang melampaui target dan terkesan aneh, yakni urusan penanaman modal target kerja 2017 sebesar 2% dapat terealisasi sebesar 324,4%.

Urusan pemuda dan olahraga dengan target 10% tercapai 84%. Selain itu ada target kinerja yang perlu perhatian khusus seperti program skrining dan pelayanan kesehatan yang capaian kinerjanya hanya 0,25% padahal targetnya 100%, penderita hypertensi mendapat pelayanan kesehatan dengan target kinerja 100% baru tercapai 13%,” katanya sebagai pukulan terakhir.