Sepakat Tolak Relokasi Kantor KPUD, Dewan Soroti Pengembangan Gedung Wanita
Pemerintahan

Sepakat Tolak Relokasi Kantor KPUD, Dewan Soroti Pengembangan Gedung Wanita

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Wacana relokasi SD Sebomenggalan, Kecamatan/Kabupaten Purworejo terus bergulir. Menyikapi hal tersebut fraks-fraksi di DPRD Kabupaten Purworejo meminta pemerintah untuk tidak merelokasi SD Sebomenggalan ke kantor yang saat ini tengah di tempati KPUD.

Padahal, sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Said Romadhon menyampaikan, SD Sebomenggalan diwacanakan bakal direlokasi ke kantor KPUD mengingat kepentingan pengembangan Gedung Wanita A Yani.

Dalam rapat internal pimpinan DPRD dengan Banggar dan fraksi menyatakan tidak setuju dengan wacana pemindahan Kantor KPUD Kabupaten Purworejo ke Kantor Dinperkimtan Purworejo. Mereka menilai pemindahan dapat mengganggu aktivitas KPUD dalam persiapan pesta demokrasi yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini.

Hadir dalam kesempatan itu enam perwakilan Fraksi hadir kecuali Fraksi Demokrat. Keenam fraksi tersebut yakni PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerindra, Fraksi Keadilan Sejahtera serta Fraksi Pelangi.

Semua (fraksi) sepakat menolak rencana relokasi KPUD. Dan kami juga meminta SD Sebomenggalan untuk tidak diregruping,” ujarnya kemarin.

Mengingat prestasi dan jumlah siswa yang tidak sedikit, pihanya juga mendukung agar SD Sebomenggalan tidak diregruping. DPRD meminta agar pemerintah menyediakan gedung yang representatif untuk SD Sebomenggalan jika nantinya terdampak revitalisasi Gedung Wanita A Yani. 

Sementara itu, anggota Fraksi Pelangi Anang Hidayat justru menyoroti soal rencana revitalisasi Gedung Wanita yang belum masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019.

Masih banyak infrastruktur yang harus didahulukan dan menjadi skala prioritas,” katanya.

Menurut Anang, Pemkab seharusnya membuat skala prioritas pembangunan berdasar visi misi yang ingin dicapai, yakni penguatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas pembangunan juga menyasar pada sektor yang tidak bisa dibiayai swasta, seperti infrastur jalan, pendidikan dan kesehatan dasar.

"Untuk program seperti gedung pertemuan, bisa dibangun swasta, caranya undang dan fasilitasi investor agar mau menanamkan modal di Purworejo. Dana APBD yang rencananya dialokasikan untuk revitalisasi, bisa dialihkan untuk perbaikan jalan, jembatan atau infrastruktur lainnya," ujarnya.