Kemarau Panjang, Bupati Purworejo Tetapkan Status Darurat Kekeringan
Peristiwa

Kemarau Panjang, Bupati Purworejo Tetapkan Status Darurat Kekeringan

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Musim kemarau yang terjadi cukup lama menjadikan sejumlah wilayah di Purworejo mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Beberapa desa yang belum masuk dalam daftar rawan kekeringan pun mulai mengajukan permohonan bantuan droping air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purworejo.

Kabid Kedaruratan dan Llogistik BPBD Purworejo, Hery Susanto mengungkapkan, pada 28 Juli lalu melalui keputusan (SK) Bupati, Kabupaten Purworejo telah menetapkan status darurat kekeringan. Penetapan tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi, instansi terkait serta rapat internal BPBD kabupaten.

Sudah kita tetapkan dengan didasarkan rapat koordinasi beberapa pihak, mulai para camat, kepala desa yang sering terdampak tidak ketinggalan rapat tim kaji bencana serta prakiraan BMKG,” jelasnya, Sabtu, (18/08/2018) siang.

Selanjutnya, BPBD menjadwalan droping air mulai 5 Juli yang akan datang, meliputi 56 desa di 11 kecamatan. Dari data BPBD menyebutkan ada beberapa wilayah yang sebelumnya tidak masuk dalam daerah rawan kekeringan, namun saat ini terkena dampak kemarau panjang. Diantaranya Desa Jatiwangsan Kecamatan Kemiri, Sucen Juru Tengah Kecamatan Bayan, dan Desa Polowangi Kecamatan Pituruh. 

Selain permohonan bantuan air bersih, warga di Desa Jatiwangsan juga mengajukan bantuan penampungan air. Beberapa desa lain juga mengajukan bantuan tandon penampungan air yakni Desa Kalirejo Kecamatan Bagelen dan Desa Cengkawakrejo Kecamatan Banyuurip.

Permohonan ada yang meminta tandon. Dari beberapa desa yang meminta bisa kami penuhi dengan alternatif berupa terpal seperti Jatiwangsan dan Bener. Sedangkan yang lain sedang kami upayakan,” jelasnya.

Lebih jauh Heri menjelaskan, dibanding 2017 lalu, dampak kekeringan tahun ini mengalam sedikit peningkatan. Pada 2017 lalu jumlah desa terdampak sebanyak 51 desa di 10 kecamatan. Sesuai SK darurat kekeringan pada tahun ini jumlah warga terdampak sebanyak 25.283 jiwa (7.184 KK) di 56 desa/kelurahan pada 11 kecamatan.

Kami sudah mengajukan untuk penanganan kekeringan setiap tahun dan tahun ini dialokasikan anggaran untuk pengadaan air bersih Rp 68.799.000 untuk stok 1.420 tangki (kapasitas tangki masing-masing 5.000 meter kubik). Insyaallah cukup, sesuai dengan SK status darurat mulai awal Juli sampai akhir Oktober salama 4 bulan,” imbuhnya.

Pihaknya mengaku, jika persediaan yang ada belum mencukupi untuk mengcover seluruh wilayah terdampak, sehingga pihaknya akan meminta bantuan ke BPBD Provinsi. BPBD juga akan melibatkan PMI untuk ikut melakukan bantuan droping air bersih dengan pengaturan jadwal berkoordinasi dengan BPBD.

Kami memiliki dua unit mobil tangki ditambah milik PMI menjadi tiga unit, Hingga awal pekan ini setidaknya droping air bersih telah dilakukan sebanyak 212 tank,” tandasnya.