Pemprov Minta Pemkab Lebih Aktif Lakukan Pengawasan Tambang
Hukum & Kriminal

Pemprov Minta Pemkab Lebih Aktif Lakukan Pengawasan Tambang

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Teguh Dwi Paryono meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo meningkatkan sinergitas dalam pengelolaan tambang dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Dia mengatakan, pengelolaan pertambangan tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemprov, namun Pemkab juga memiliki peran yang harus dijalankan termasuk dalam pengawasan. Meski saat ini perizinan pertambangan dikelola oleh Pemprov, namun prosesnya tidak seluruhnya berada di tangan provinsi.

Proses perizinan pertambangan berjenjang dari tingkat kabupaten ke provinsi, di mana Pemkab berperan dalam informasi tata ruang dan rekomendasi UKL UPL. Dengan demikian, Pemkab juga memiliki peran, termasuk dalam hal pengawasan. Menurut Teguh, selama ini komunikasi kurang terbangun sehingga ada anggapan bahwa semua menjadi kewenangan provinsi karena yang mengeluarkan izin Pemprov.

Jadi perlu sinergitas, karena bagaimanapun provinsi sedang mengelola pengelolaan ini dalam aspek legalisasi, tetapi sebetulnya keuntungan finansial itu kan ada di kabupaten (pajak masuk ke kabupaten). Sehingga kabupaten ada kepentingan kapital, kami kepentingan dalam pengelolaan ESDM,” kata Teguh usai pertemuan dengan jajaran Pemkab Purworejo, dihubungi Kamis (11/10/2018).

Menurut Teguh, Pemkab selama ini lebih bersikap pasif dan takut melangkah dalam melakukan pengawasan. Sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi, karena sebenarnya juga sudah ada surat edaran Sekda atas nama Gubernur Jawa Tengah mengenai peran-peran apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan mineral, baik peran provinsi maupun peran kabupaten. 

Ini tadi coba disinkronkan dan bagaimana kita mengawasi secara intensif, karena ada material yang sebetulnya tidak diizinkan untuk dikeluarkan. Ya kita saling komunikasi untuk pengelolaan ke depan lebih baik,” tuturnya.

Mengenai komoditas pertambangan, lanjut Teguh, mengacu pada UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara komoditas pertambangan digolongkan dalam logam, non logam, batuan, batubara, dan radioaktif. Hal ini berbeda dengan ketentuan pada undang undang terdahulu yakni UU No 11 Tahun 1967 yang membagi dalam golongan A, B, dan C.

Teguh mencontohkan, untuk bahan tambang batuan termasuk di dalamnya tanah liat, andesit, diorit, dan marmer. Adapun di Kabupaten Purworejo, menurutnya pengaturan wilayah pertambangan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kurang tepat.

Sebab, sudah disebut secara spesifik di wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah pertambangan batu andesit. Dengan demikian, jika di wilayah itu ternyata ada bahan tambang lain maka tidak bisa dikeluarkan izin pertambangannya.

Itu mereka terkunci, maka tadi saya sarankan untuk evaluasi Perda RTRW besok kita mengacu undang-undang yang baru, sebutkan saja kawasan pertambangan batuan, non batuan, logam, dan non logam,” imbuhnya.