Tahun Politik, Ormas Suluh Desak DPRD Tunda Pembahasan Raperda RTRW
Politik

Tahun Politik, Ormas Suluh Desak DPRD Tunda Pembahasan Raperda RTRW

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Presidium Ormas Suluh, Allan Fatchan Gani Wardhana, SH.MH mendesak DPRD Kabupaten Purworejo menunda proses penyusunan dan pembahasan Raperda RTRW. Kata Allan, hal itu mengingat saat ini tengah memasuki tahun politik.

Allan menyebut, banyaknya kasus suap dan korupsi yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai daerah perlu disikapi serius dan harus diwaspadai, tak terkecuali bagi Kabupaten Purworejo.

"Saat ini merupakan tahun politik dan tahun depan adalah tahun pemilu. Dalam tahun politik ini, tentu persaingan sangat keras dan para calon anggota DPRD (terutama calon petahana) membutuhkan banyak modal," ungkap Allan

Tertangkapnya anggota DPRD dalam kasus korupsi di sejumlah daerah, kata Allan, harus dijadikan spirit untuk mengawasi perilaku anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Jika mempelajari berbagai kasus korupsi yang menjerat anggota DPRD, setidaknya ada tiga modus calon anggota DPRD petahana dalam mencari amunisi di tahun politik ini. 

Dijelaksan, modus tersebut yakni memperbanyak kunjungan kerja, mencari cashback penyelenggaraan kegiatan DPRD seperti kegiatan bimbingan teknis, dan yang sudah menjadi rahasia umum yaitu adanya jual beli pasal dalam pembahasan raperda.

"Khusus jual beli pasal ini menarik. Di Purworejo sedang dilangsungkan penyusunan dan pembahasan Raperda RTRW. Perda tersebut sangat ‘seksi’ dan ada banyak pihak berkepentingan secara ekonomi untuk mendapatkan keuntungan gelap," tegas Allan.

"Lebih baik penyusunan dan pembahasan ini kami sarankan untuk ditunda dan dilanjutkan setelah pemilu nanti. Tujuannya agar terhindar dari jual beli pasal," imbuhnya.

Di tahun politik ini, Allan meminta warga Purworejo aktif dalam melakukan pengawasan. Hal itu dapat dilakukan dengan menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, atau SMS.

"Jika memiliki informasi maupun bukti-bukti terjadinya modus korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya ke KPK," sebutnya.

Kerahasiaan identitas pelapor, lanjut Allan, dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor. Apalagi sekarang, masyarakat justru dapat penghargaan dari negara apabila berhasil melaporkan modus-modus korupsi di tahun politik.

"Yang perlu dicatat, bahwa keberhasilan KPK selama ini dalam menangkap korupsi para anggota DPRD ternyata merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi. Mari kita awasi," tegas Allan.