Soroti Polemik Izin Tambang, DPRD Minta Eksekutif Bersikap Tegas
Pemerintahan

Soroti Polemik Izin Tambang, DPRD Minta Eksekutif Bersikap Tegas

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--DPRD Kabupaten Purworejo meminta pihak eksekutif tegas terhadap para pelaku usaha tambang yang melanggar regulasi. Mengingat belum lama ini persoalan tambang di Kabupaten Purworejo cukup menjadi perhatian sejumlah kalangan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi B, Ngadianto, saat rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait membahas permasalahan-perasalahan yang terjadi, Selasa (30/11) lalu. Ngadianto mempertanyakan tentang kajian lingkungan kegiatan penambangan di wilayah Kecamatan Bagelen, untuk mengantisipasi dampak negatif yang akan merugikan.

Selain itu, ia juga mempertanyakan jumlah perusahaan yang beroperasi dengan mengantongi izin usaha pertambangan (IUP), lokasi, dan potensi volume penambangannya. Dia juga menekankan agar penindakan benar-benar dilakukan jika ada penambangan yang melanggar ketentuan.

Sehingga bisa diestimasi (potensi) besaran pajaknya, disandingkan dengan penerimaan (yang masuk ke PAD),” katanya.

Terkait kegiatan penambangan untuk mensuplai material ke proyek NYIA, Ngadianto mengatakan, mendukung pembangunan bandara tersebut. Namun dia menekankan agar semua aspek legalitas harus dipenuhi, sehingga proyek yang legal seharusnya disuplai dengan material yang legal juga. 

Dalam kesempatan itu pertemuan dipimpin oleh Ketua DPRD, Luhur Pambudi Mulyono dan dihadiri Wakil Ketua Endang Tavip, Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Sedangkan dari OPD hadir Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Purworejo, Suranto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bambang Setyawan, dari Bappeda, serta dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Dalam kesempatan itu Luhur menegaskan, pertemuan dengan mengundang OPD-OPD terkait diperlukan untuk mempertanyakan persoalan-persoalan penambangan, seperti dari aspek perizinan, pajak, jam kerja, dan lingkungan.

Selain itu, kata Luhur, juga terkait Perpres mengenai percepatan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang juga berimbas pada penambangan di wilayah Purworejo untuk mensuplai material ke proyek strategis nasional tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala DPUPR Purworejo, Suranto mengungkapkan, berdasarkan rapat pada 5 Oktober lalu, ada tujuh perusahaan yang aktif beroperasi dan memiliki izin. Berdasarkan Perda RTRW, meterial penambangan yang keluar dari wilayah Bagelen tidak menyalahi ketentuan.

Kepala DLH, Bambang Setyawan menambahkan, berdasarkan izin lingkungan, waktu operasional penambangan hanya sampai pukul 17.00 WIB. Namun untuk mengejar percepatan proyek NYIA, pihak penambang ingin beroperasi 24 jam. Untuk itu mereka harus memperbaiki atau mengubah izin lingkungan terlebih dulu untuk menambah jam operasional.

Tapi sampai sekarang belum ada yang mengajukan. Jika ada pelanggaran, kami memberikan teguran baik lisan maupun tertulis. Kalau sudah sampai tiga kali teguran kami akan koordinasi dengan ESDM (provinsi) untuk dilakukan penindakan,” katanya.

Sementara Kasubid Pendataan Penilaian BPPKAD, Sugeng Tri Mulya mengungkapkan, retribusi pajak daerah dari penambangan pada 2018 ini ditarget Rp 600 juta. Hingga Oktober, realisasinya sudah mencapai Rp 1,05 miliar.

Menurutnya, di wilayah Bagelen ada sembilan jalan tambang keluar dari lokasi penambangan. Untuk memastikan volume material yang keluar, pihaknya menempatkan petugas untuk mengecek (ceker) material di pertambangan tersebut.

Agar akurat, kami memiliki petugas ceker,” imbuhnya.