Diadili, Ratusan Pelanggar Perda Diputus Bersalah oleh Hakim
Hukum & Kriminal

Diadili, Ratusan Pelanggar Perda Diputus Bersalah oleh Hakim

Purworejo,(purworejo.sorot.co)-- Selama kurun tahun 2018 Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo berhasil menangani sebanyak 111 kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang sampai tahap putusan hakim peradilan atau yustisi.

Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo, Budi Wibowo, melalui Kabid Penegakan Perda, Mujono dan Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, Endang Muryani, menyebutkan untuk penegakan Perda nonyustisi telah dilakukan sedikitnya terhadap lebih dari 500 pelanggar.

Dikatakan, bahwa sebanyak 111 kasus atau perkara yang ditangani tersebut terdiri atas penegakan 6 Perda. Dari jumlah itu, penindakan terhadap minuman keras (miras) paling mendominasi, mencapai 56 kasus.

Saat ini kita masih menyelesaikan persidangan terhadap 7 pedagang miras hasil Operasi Pekat akhir tahun 2018 yang dilakukan tanggal 21 sampai 29 Desember. Empat pelanggar sudah kita sidangkan di Pengadilan Negeri pada Rabu (09/01) kemarin, dan sisanya rencana Senin depan,” sebut Endang Muryani, Jumat pagi.

Tujuh pedagang miras tersebut berasal dari sejumlah desa di wilayah Kecamatan Ngombol, Bayan, Purwodadi, Purworejo, dan Kutoarjo. Pada sidang kemarin, 4 orang masing-masing dikenai denda Rp 1 juta karena terbukti melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang larangan miras dan mihol Pasal 6 Jo Pasal 13 ayat 1. 

Para penjual miras ini semakin rapi dalam mengedarkannya, banyak transaksi yang dilakukan secara COD (Cash on Delivery). Penyimpanannya juga demikian, bahkan yang di Kutoarjo barang disimpan di belakang rumah, di pekarangan,” ungkapnya.

Mujono menjelaskan, dari sejumlah kasus yang ditangani penyidik Satpol PP sepanjang tahun 2018, total denda dari pelanggar yang masuk ke kas negara mencapai Rp 74.145.000. Sementara untuk barang bukti telah dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Purworejo.

Untuk penegakan Perda yang tidak sampai ranah peradilan atau nonyustisi ada lebih dari 500 kasus, seperti pelanggaran reklame, PKL, K3, IMB, pengelolaan lingkungan, dan lainnya,” jelasnya.

Tahun 2018 juga mencatatkan penindakan nonyustisi yang cukup menonjol, yakni penutupan 6 tempat karaoke di sejumlah wilayah. Masing-masing telah mendapatkan sanksi administrasi.

Kita berkomitmen untuk menegakkan Perda sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Mujono menambahkan, selain fokus pada penindakan, Satpol PP juga melakukan sejumlah upaya pencegahan antara lain melalui sosialisasi dan pembinaan. Pembinaan juga akan digencarkan bagi kalangan muda terkait kenakalan remaja, ketertiban, penanggulangan HIV-AIDS, dan narkoba.