Bawaslu Tindak Tujuh Pelanggaran Pemilu Selama 4 Bulan
Politik

Bawaslu Tindak Tujuh Pelanggaran Pemilu Selama 4 Bulan

Purworejo,(purworejo.sorot.co)–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo berhasil memproses tujuh pelanggaran Pemilu selama empat bulan terakhir. Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, Nur Kholiq menyebutkan rincian pelanggaran tersebut adalah dua tindak pidana pemilu, tiga pelanggaran administratif, dan dua pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Dua pelanggaran pidana pemilu tersebut melibatkan PNS yang terlibat kampanye dan pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye,” kata Kholiq, saat dikonfirmasi, Jumat pagi.

Dua perkara pidana Pemilu yang ditangani tersebut prosesnya dihentikan dalam pembahasan bersama di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) karena alat bukti tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan dalam regulasi. 

Khusus untuk perkara dugaan pidana dengan terlapor PNS, dinyatakan terbukti melanggar ketentuan netralitas PNS sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Purworejo merekomendasikan pemberian sanksi disiplin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” kata dia.

Selanjutnya, untuk tindak pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, Bawaslu menangani tiga orang terlapor. Dua orang terlapor adalah Fasilitator Pendamping Keluarga Harapan (PKH) serta seorang Pendamping Lokal Desa (PLD).

Ketiga orang tersebut terbukti melanggar ketentuan netralitas sebagaimana diatur dalam regulasi PKH maupun PLD. Ini juga sudah kami tindak lanjut dengan mengirimkan rekomendasi kepada pihak yang berwenang,” katanya.

Sementara itu terkait pelanggaran administratif pihaknya menindak dua calon anggota DPRD dan KPU Kabupaten Purworejo. Seorang anggota DPRD terbukti menyusupi kegiatan reses dengan kegiatan kampanye untuk anggota DPRD dan DPR RI.

Sedangkan pelanggaran administratif adalah kegiatan kampanye tanpa adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian yang dilakukan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo di wilayah Dapil V.

Sementara pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Komisioner KPU adalah ditemukannya varian DPT yang berbeda antara yang diumumkan di desa dengan salinan yang diberikan kepada Bawaslu maupun peserta pemilu,” katanya.