Kades Terpilih Halal Terlibat Kampanye Politik
Politik

Kades Terpilih Halal Terlibat Kampanye Politik

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Kepala Desa (Kades) terpilih pada gelaran pemilihan kepala desa serentak pada 31 Januari lalu yang bukan berstatus incumbent halal atau diperbolehkan melakukan kampanye politik pada Pemilu 2019 mendatang.

Mereka diperbolehkan melakukan aktivitas politik selama tidak ada aturan yang melarang untuk terlibat dalam dukung mendukung salah satu partai politik atau lainnya.

Meski demikian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Purworejo, Agus Ari Setiyadi mengungkapkan, kades incumbent yang terpilih kembali tidak boleh melakukan aktivitas politik praktis, lantaran mereka saat ini masih berstatus sebagai kades sesuai dengan keputusan yang ada.

"Jadi untuk soal dukung mendukung salah satu calon dalam pemilihan legislatif, parpol maupun capres cawapres, bagi Kades terpilih yang bukan incumbent ya tidak apa-apa. Mereka baru dilarang setelah dilantik," katanya.

Dikatakan Agus, sesuai dengan tahapan, Kades terpilih baru akan dilantik oleh Bupati Purworejo pada 8 Mei mendatang. Sementara pelaksanaan Pemilu 2019 untuk memilih anggota DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI dan DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelumnya yakni tanggal 17 April 2019. 

Diakui Agus, meskipun pihaknya tidak bisa melarang, namun ia mengajak para Kades terpilih untuk bisa bersikap bijak. Setidaknya kalaupun harus memberikan dukungan terhadap salah satu parpol ataupun calon tidak dilakukan secara terbuka.

"Semua dikembalikan kepada pribadi masing-masing kades terpilih. Yang jelas semua atribut parpol harus dilepaskan saat mereka sudah dilantik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq juga mengatakan, tidak ada aturan yang melarang Kades terpilih terlibat dalam kampanye. Sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang UU No 6 tahun 2014 pada pasal 29 menjelaskan para Kades dilarang berpolitik apalagi menjadi pengurus suatu parpol.

"Secara spesifik ketentuan netralitas pemilu ada di UU 7 tentang Pemilu pasal 280. Di pasal itu dijelaskan Kades dan perangkat desa tidak boleh terlibat kampanye," kata Kholiq.

Hanya saja, memang tidak diatur mengenai larangan bagi Kades terpilih. Praktis, tidak ada dasar larangan bagi mereka untuk bisa terlibat dalam kegiatan kampanye atau upaya pemenangan bagi salah satu calon ataupun parpol.

"Jadi memang tidak ada jeratan bagi kepala desa terpilih yang terlibat," tandas Nur Kholiq.