Babak Baru, Cakades Bajangrejo Seret Polemik Coblos Tembus ke Kemendagri
Pemerintahan

Babak Baru, Cakades Bajangrejo Seret Polemik Coblos Tembus ke Kemendagri

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Polemik kertas suara berlubang ganda atau coblos tembus yang marak terjadi di Desa Bajangrejo Banyuurip pada Pilkades serentak 2019 terus bergulir. Kertas suara tersebut hingga kini masih menjadi permasalahan yang ditangani Posko Pilkades Kabupaten Purworejo.

Menanggapi hal itu, Cakades Desa Bajangrejo, Mustiko Laut akan meminta penjelasan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu menjadi upaya dirinya mendapat kepastian tentang kertas suara coblos tembus.

Langkah ini diambil setelah dirinya mendapat surat balasan dari posko pilkades tertanggal 8 Februari 2018 tentang tanggapan posko terhadap fenomena coblos tembus pada Pilkades di Desa Bajangrejo Kecamatan Banyuurip.

Dalam surat tersebut belum ada kepastian mengenai sah tidaknya surat suara coblos tembus. Yang ada hanya menerangkan secara normatif terkait aturan yang digunakan untuk menentukan sah dan tidak sahnya suara pada pilkades. Untuk itu kami akan mengambil tindakan selanjutnya yakni mengadukan persoalan ini kepada Kemendagri,” katanya, saat dikonfirmasi Selasa sore.

Mustiko juga mengaku telah mengantongi berkas referensi yang cukup untuk memperjuangkan surat suara coblos tembus kepada Kemendagri. Salah satunya yaitu Keputusan Kemendagri terkait sengketa pilkades di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. 

Dalam surat ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2018, Kemendagri memutuskan surat suara coblos tembus dinyatakan sah dan mewajibkan Pemerintah Daerah Sintang untuk memfasilitasi penghitungan ulang surat suara.

Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa surat suara coblos tembus atau simetris tetap dinyatakan sah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 40 Huruf c. Menurut kami, penjelasan pasal sah tidaknya suara tidak mungkin berbeda antar satu daerah dengan daerah lain. Seharusnya di Purworejo coblos tembus juga diperlakukan sama (sah,red),” ujarnya.

Tidak hanya kesamaan kasus di Sintang, Mustiko juga menyebutkan fenomonena coblos tembus ini marak terjadi di desa-desa peserta pilkades. Hal ini lantaran disain kertas suara yang terkesan menjebak, sehingga pemilih tidak membuka secara utuh kertas suara sebelum mencoblos.

"Sosialisasi tentang mekanisme pemungutan suara sangat minim, yang berimbas pada kurang telitinya masyarakat dalam memilih," katanya.

Ditegaskan oleh Mustiko, pihaknya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan hak pemilih yang telah menyalurkan suaranya dan sia-sia karena dinyatakan tidak sah hanya karena coblos tembus. Upaya untuk mengadukan persoalan ini kepada Kemendagri juga tengah dipersiapkan dan akan segera dikirim dalam waktu dekat.

Minggu ini saya akan ajukan surat kepada Kemendagri untuk mendapat keadilan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Purworejo, Agus Ari Setiyadi mengungkapkan pihaknya telah memberikan surat jawaban tentang sengketa surat suara coblos tembus pekan kemarin. Dalam surat tersebut, ia tidak memberikan keputusan sah tidaknya suara, melainkan hanya menegaskan tentang ketentuan sah dan tidak sah surat suara menurut aturan.

Sebagai pelaksana peraturan, dalam hal ini Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan aturan yang sudah ditentukan, kami hanya memberikan penjelalan secara normatif sesuai regulasi tersebut, tandasnya.