Permendesa 11 Tahun 2019, Dana Desa Bisa Dianggarkan untuk PKK
Pemerintahan

Permendesa 11 Tahun 2019, Dana Desa Bisa Dianggarkan untuk PKK

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDDT) nomor 11 Tahun 2019 terkait prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 mengamanatkan Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, Dana Desa juga dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, salah satu di antaranya untuk mendukung kegiatan yang terangkum dalam program TP PKK desa.

Kalau yang sudah dilaksanakan di beberapa desa di Yogyakarta, desa mengalokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PKK antara 10 persen hingga 15 persen. Tentunya di Kabupaten Purworejo juga bisa menganggarkan 10 persen dari dana desa,” jelas Kabid analis riset dan pengembangan kurikulum Balai Pemerintahan Desa Kemendagri Yogyakarta Ir Dwi Herawati.

Penjelasan tersebut disampaikan pada kegiatan peningkatan kapasitas pengurus TP PKK Kabupaten Purworejo, di Yogyakarta belum lama ini. 

Dwi Herawati mengatakan, kebijakan dana desa yang semula 80 persen untuk pembangunan infrastruktur saat ini alokasinya dikurangi menjadi 70 persen. Sedangkan yang 30 persen untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tentunya PKK harus bisa menangkap peluang ini, dengan ikut aktif pada Musyawarah rencana pembangunan desa. Mulai dari perencanaan, pelaksnaan dan pertanggungjawaban. Dengan bantuan dari dana desa, PKK diharapkan akan dapat maksimal dalam merealisasikan program,” ujar Dwi Herawati.

Kegiatan dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Purworejo Ny Fatimah Verena Prihastyari SE, yang didampingi Ny Dra Erna Setyowati Said Romadhon, Dra Titik Mintarsih MPd, dan Kabid pemberdayaan masyarakat Dinpermades, Basuki SSos MSi selaku narasumber.

Dalam paparanya, Basuki mengungkapkan, bahwa mulai 2020 ada regulasi baru dari Kementerian Desa antara lain rumah desa sehat. Ini akan digunakan sebagai syarat pencairan dana desa. Sedangkan bantuan dana APBD juga akan disertai persyaratan antara lain capaian ODF (Open Defecation Free) atau desa yang masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, penanganan stunting, dan pengurangan angka kemiskinan. Jika penanganan tersebut skornya rendah, maka dapat bantuan APBD nya juga rendah.

Untuk PKK agar ada sinkronisasi antara PKK kecamatan dan desa, karena sering terjadi penyampaian yang berbeda tidak nyambung. Maka PKK harus dapat terus ubdate isu teraktual, dan penyampaian dari kabupaten hingga desa harus sama persepsinya terutama semua Pokja.

Bantuan ada tapi ‘ngecakke’ (membelanjakan) yang takut. Ini yang perlu disiapkan dengan pelatihan penganggaran, supaya kegiatan berjalan sesuai rencana anggaran dan juga pertanggungjawabannya,” kata Basuki.