Bawaslu RI Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pilkada 2020
Politik

Bawaslu RI Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pilkada 2020

Purworejo,(purworejo.sorot.co)-Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI melaksanakan sosialisasi pengawasan Pilkada tahun 2020 di gedung Pertemuan PKPRI Purworejo, Kamis (28/11). Sosialisasi dengan metode tatap muka ini diikuti 100 orang dari beberapa kelompok masyarakat mulai dari pemerintah kecamatan, lintas agama, desa binaan, pemilih pemula, organisasi keagamanaan dan pemuda.

Kegiatan tersebut dihadiri Koordinator Devisi Hukum Bawaslu RI Fritz Edwar Siregar, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhamad Fajar Saka, Ketua Bawaslu kabupaten Purworejo Nur Kholiq, dan Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby.

Ketua Bawaslu kabupaten Purworejo Nur Kholiq mengungakapkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi melakukan pengawasan Pilkada 2020.

"Pengawasan ini penting dilakukan, melihat pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya terjadi beberapa pelanggaran. Bawaslu kabupaten Purworejo menangangi total 20 kasus dugaan pelanggaran. Meliputi 6 pelanggaran administratif, 3 pelanggaran kode etik, 4 pelanggaan hukum lainnya, 5 pelanggaran tindak pidana," katanya.

"Dimana 2 di antaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan 2 dugaan pelanggaran yang tidak dapat diregister dikarenakan tidak terpenuhi syarat formil dan materiilnya," imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Devisi Hukum Bawaslu RI Fritz Edwar Siregar mengatakan, proses pemilihan adalah proses pelaksanaan hak politik. Proses pemilihan semuanya diawasi oleh masyarakat dan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi pengawasan.

"Selama pemilu 2019 ada sebanyak 2754 laporan pidana dan yang sudah ingkrah di pengadilan 360. Laporan politik uang 45. Belum lagi yang terkait netralitas ASN. Itu semua terungkap tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Laporkan bila mana adanya kekerasan dan intimidasi terkait pelaksanaan Pilkada," paparnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhamad Fajar Saka, menambahakan, pihaknya telah menggagas desa pengawasan dan anti politik uang. Gagasan tersebut untuk meminimalisir pelanggaran dalam Pilkada yang akan datang.

"Di Jateng ini sekitar 21 Kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Dengan menggagas desa pengawasan dan anti politik uang yang tujuannya meminimalisir pelanggaran tersebut, kini yang sudah kita ajak ada sekitar 250 desa/kelurahan," ungkapnya.

Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby mengungakapkan, masyarakat bisa berpartisipasi memantau pelaksanaan dalam Pilkada. Jika terjadi dugaan pelanggaran maka masyarakat bisa melaporkan dengan mudah. Pasalnya, sudah adanya callcanter maupun SMS yang bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu.