Mantan PNS Kecamatan Butuh Selewengkan Bansos Senilai Rp 350 juta
Hukum & Kriminal

Mantan PNS Kecamatan Butuh Selewengkan Bansos Senilai Rp 350 juta

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Jajaran Polres Purworejo mengamankan AAS (52), warga Desa Tamansari, Kecamatan Butuh, atas dugaan penyimpangan dana Bansos sarana kepemudaan di Kecamatan Butuh.

Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Haryo Seto Listiawan menjelaskan, AAS merupakan mantan PNS di Kecamatan Butuh, modus yang digunakan yakni dengan pengajuan proposal, mengelola dana, membeli dan menjual kembali peralatan musik dan sarana prasarana kepemudaan di Gedung Sentra Pemuda Cokronegoro Butuh. Namun bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi

Dijelaskan, pada tahun 2012, AAS mengajukan proposal kegiatan untuk sarana prasarana kepemudaan kepada Kemenpora RI. Pengajian berdasarkan keputusan PPK nomor 0611.a/2013 tanggal 27 agustus 2013, atas nama lembaga pengelola sentra pemuda Kecamatan Butuh menerima Bansos senilai 350 juta.

"Proposal dibuat sendiri tanpa diketahui pengelola yang lain. Setelah dana turun, kemudian oleh tersangka dibelanjakan untuk membeli peralatan alat musik, namun tidak dilaksanakan secara berkelanjutan atau dibiarkan mangkrak, bahkan barang barang yang telah dibelanjakan dijual atau digadaikan dan dananya digunakan untuk kepentingan pribadi," ungkapnya.

Kasus ini terungkap setelah ada laporan dari anggota pengelola sentra pemuda Kecamatan Butuh ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan AAS yang merupakan Ketua Pengelola Gedung Sentra Pemuda Cokronegoro Butuh, diduga melakukan tindak pidana korupsi Bansos tersebut. Perbuatan itu diduga dilakukan bersama tersangka lain HN, selaku PPK yang memberikan Bansos senilai 350 juta. 

Atas tindakannya, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun ancaman pidana untuk pasal 2, paling singkat 4 th, paling lama 20 th, denda minimal 200 juta maksimal 1 miliar dan Pasal 3 paling singkat 1 tahun, paling lama 20 tahun, dengan denda min 50 juta maks 1 milyar.