<p>Masterbend ke Jakarta, Tanyakan Nasib Lahan yang Belum Terbayar</p>
Peristiwa

Masterbend ke Jakarta, Tanyakan Nasib Lahan yang Belum Terbayar

Purworejo, (purworejo.sorot.co)-Para perwakilan warga yang tergabung dalam paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend), Purworejo, mendatangi kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanan Nasional (ATR BPN) di Jakarta, Jumat (07/01/2022) lalu.

Kedatangan mereka di kantor Kementrian guna melakukan audiensi dan pembahasan terkait masalah bidang lahan milik warga yang belum terbayar akibat terdampak pembangunan Bendung Bener, utamanya bagi 176 pemilik lahan tanah yang masih bersengketa dalam gugatan perdata dengan BPN, apalagi pihak BPN masih akan melakukan banding kasasi setelah kalah di pengadian negeri dan pengadilan tinggi.

Koordinator paguyuban Masterbend, Eko Siswoyo mengatakan, bahwa kedatangan mereka ke kantor Kementrian ATR BPN guna mempertanyakan nasib dari 176 bidang lahan milik warga yang belum terbayar dan masih sengketa dengan BPN.

"Ini ada beberapa poin atau kesimpulan dari hasil audiensi itu, diantaranya, proses kasasi tetap diajukan akan tetapi akan dicabut setelah ada kesepakatan bersama, uang ganti rugi (UGR) yang berperkara dijamin disesuaikan sesuai pasal 69 Perpres," kata Eko, saat dihubungi melalui Whatsaap, Minggu (09/01/2022).

Selain itu, diungkapkan Eko, bahwa pada Selasa pekan depan, Masterbend masih akan melakukan pertemuan dengan DPRD Purworejo, BBWSO dan BPN, guna membahas kesepakatan bersama terkait masalah itu.  

"Tanah yang menjadi milik warga masih menjadi hak warga karena belum ada konpensasi apapun. Pada dasarnya kita tidak menghentikan pekerjaan proyek Bendung Bener, tapi kami tetap berupaya mempertahankan hak tanah kami yang belum dibayar," ungkpanya.

Disis lain, para perwakilan Masterbend itu mendatangi kantor Kementrian dengan didampingi langsung oleh Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi dan anggota DPRD lainya. Mereka kemudian melakukan audiensi bersama Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementrian ATR BPN

Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi menyampaikan, pertemuan dengan pihak Kementrian adalah untuk meminta kebijakan agar nanti bisa melakukan penyesuaian harga tanah untuk 176 bidang tanah yang ada di Bendungan Bener yang saat ini masih bersengketa.

"Ya, kalau proses hukum ini belum selesai maka belun ada konsinasi atau pembayaran ke warga maka wajar bila hak tanah ini masih menjadi milik warga, maka harapan kami pemilik lahan ini untuk diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menunggu proses hukum yang berlarut-larut," tutur Dion.

Terkait akan dilakukan pertemuan dengan BPN dan BBWSO pada pekan depan, Dion berharap ada kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah itu.

"Ketika nanti ada kesepakatan dalam musyawarah maka nanti kasasi kan bisa ditarik, sehingga harapanya masyarakat tidak menunggu berlarut-larut dan haknya bisa segera dibayar," tandas Dion.