Jadi Perhatian Jokowi, Kantor Staf Kepresidenan Diterjunkan ke Wadas
Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Polemik pembebasan tanah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, mendapat sorotan langsung dari Presiden Jokowi Widodo. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) diterjunakan ke Wadas untuk menggali informasi terkait kondisi di desa tersebut, Jumat (11/2/2022) sore.
Staf KSP yang datang ke Desa Wadas dipimpin Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Joanes Joko, didampingi staf KSP lainnya, Asep Cuwantoro, Jeremi, dan Rendi Putra. Mereka bertemu dengan ratusan warga penolak rencana tambang terbuka (quarry) di Desa Wadas, serta sejumlah aktivis dan pendamping hukum warga.
Joanes Joko mengatakan, kedatangannya ke Wadas karena diminta pimpinan KSP untuk mendengar langsung apa yang sebenarnya terjadi di Desa Wadas pada 8 Februari lalu.
Apa yang jadi kegelisahan dan keraguan dari warga. Maka kami bertemu dengan teman-teman di Wadas untuk kita inventarisasi semua, katanya.
Kepala staf KSP, katanya, ingin mengetahui cerita sebenarnya di Desa Wadas, langsung dari warga terkait peristiwa pengukuran tanah 8 Februari dan alasan warga menolak tambang. Nantinya informasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden.
Kita bisa melihat di media sosial begitu ramainya, maka kami datang untuk kumpulkan fakta, ucapnya.
Presiden Jokowi dan KSP, katanya, ingin melihat apa yang sebenarnya melatarbelakangi penolakan itu. Sebab, lanjutnya, kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener sudah berjalan dan tidak ada persoalan di lokasi tapak bendung, genangan, dan sabuk hijaunya.
Desa Wadas ditetapkan sebagai quarry sumber batu urukan bendungan. Desa itu, katanya, berjarak kurang lebih sepuluh kilometer dari titik pembangunan bendungan.
Menurutnya, data yang diperoleh akan dibuat laporan komprehensif kepada Kepala KSP Moeldoko.
Nanti akan dilaporkan ke Presiden Jokowi oleh Kepala KSP Moeldoko. Kita bisa melihat bagaimana gaya Pak Jokowi menyelesaikan persoalan, dialog terus-menerus, jika ada yang tidak setuju didiskusikan kendalanya, adakah penyimpangan, mana yang harus dibereskan, sehigga persoalan terurai, terangnya.
Sementara itu, warga penolak Mukti mengatakan, sejumlah warga menyampaikan kesaksiannya terkait peristiwa pada Selasa 8 Februari.
Dari kesaksiannya ada yang ditangkap, dipukul, sampai menginap di Polres semalam, dan pasca penangkapan itu, masyarakat mengalami trauma, khususnya ibu-ibu. Desa kami mencekam, kami warga Wadas merasakan betul dampak kejadian kemarin, tuturnya.
Adapun terkait dengan alasan penolakan, Mukti menjelaskan, jika warga menolak karena mereka tidak sudi menjual tanah yang merupakan warisan leluhur. Tanah tersebut juga menjadi sumber mata pencaharian utama warga penolak yang rata-rata petani tulen.
Warga juga menolak karena tidak sudi hidup berdampingan dengan lingkungan yang rusak, ujarnya.
Selain itu, Mukti menilai jika sejak awal proses pembukaan tambang di Desa Wadas sudah cacat prosedur. Warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Amdal.
