Komnas HAM Minta Pemerintah Respon Tindak Kekerasan yang Dialami Warga Wadas
Purworejo, (purworejo.sorot.co) -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara, meminta pemerintah merespon tindak kekerasan yang dialami oleh warga Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.
Permintaan tersebut disampaikan Beka saat mendatangi Desa Wadas, Sabtu (12/2/2022). Kedatanganya ke Wadas dalam rangka menggali informasi yang utuh terkair persoalan di desa setempat. Informasi insiden kekerasan yang terjadi menjadi fokus kedatangan Komnas HAM.
“Saya kira harus ada respon dari pemerintah bahwa memang ada kekerasan yang terjadi. Kita tidak perlu menutupi itulah, wong di video sudah banyak banget kok. Kok menganggap tidak ada kekerasan, saya kira kan itu respon yang salah,” kata Beka.
Melihat kejadian di Wadas, Beka menandaskan saat ini pemerintah harus merubah pola pendekatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah konflik. Pasalnya saat ini HAM menjadi standar utama yang harus diperhatikan. Tidak lagi mengurusi soal faktor ekonominya saja, tetapi faktor HAM tidak kalah penting.
“Kita harus mengakui dulu ada kekerasan lalu bagaimana memperbaikinya, bukan kemudian berstatmen seolah-olah tidak ada kekerasan kemudian memperbaiki, ya kan salah jadinya,” kata dia.
Beka melihat, selama ini sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan pemerintah terkait proses perjalanan rencana penambangan quarry di Desa Wadas hanya sebatas formalitas belaka. Belum menyentuh persoalan yang subtantif. Padahal, warga harus mendapat kepastian dan jaminan bahwa hak mereka tidak terancam.
“Sejak September 2021 ketika kita mendapatkan aduan, kita sudah sampaikan bahwa jangan melihat persoalan Wadas ini hanya soal ganti rugi atau ganti untung saja. Tetapi harus melihat relasi sosialnya, nasib anak-anak, pekerjaan, dan nilai-nilai yang dipegang wargakan harus jadi pertimbangan. Kalau ada yang menolak ya kita harus menghormati itu,” tegas Beka.
Beka mengatakan kasus di Desa Wadas telah menjadi perhatian Presiden Jokowi. Presiden telah memerintah Mentri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD untuk mehandle polemik yang terjadi. Olehnya, sedapat mungkin Komnas HAM ingin melihat secara langsung insiden yang mengakibatkan 67 warga diamankan polisi.
“Tentu saja kami akan merespon terhadap Presiden, terhadap Pak Mahfud,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, kericuhan terjadi antara aparat polisi dengan warga Desa Wadas yang menolak tanahnya dijadikan objek quarry demi kepentingan pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendung Bener. Kericuhan terjadi saat polisi tengah mengamankan petugas BPN yang melakukan pengukuran tanah di desa setempat. Dalam insiden itu, polisi mengamankan sebanyak 67 warga.
Saat ini sejumlah warga Desa Wadas terus memperjuangkan aspirasinya. Mereka menolak lahan subur miliknya ditambang oleh pemerintah.
