Aturan Pajak Hiburan, Pertandingan Olahraga Ikut Dibebankan Pajak Daerah
Ekonomi

Aturan Pajak Hiburan, Pertandingan Olahraga Ikut Dibebankan Pajak Daerah

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo berikan sosialisasi tentang pajak hiburan untuk pertandingan olahraga. Sosialisasi diberikan kepada KONI Purworejo serta para penyelenggara event olahraga di Kabupaten Purworejo karena masih sering terjadi kesalahpahaman dalam hal pajak hiburan olahraga sebesar 20 persen tersebut.

Kabid Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo, Puguh Trihatmoko menjelaskan, bahwa Dalam Perda 13 Tahun 2017 tentang Pajak Hiburan, diatur objek pajak antara lain tontonan film, pagelaran seni musik, tari, pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, sirkus, akrobat, sulap, permainan ketangkasan, pusat kebugaran, panti pijat, dan pertandingan olahraga.

Ini jadi di kita ada 11 macam pajak daerah, salah satunya adalah pajak hiburan. Pajak hiburan ini tarifnya macam-macam ya, 10 persen untuk kesenian rakyat, 20 persen untuk pagelaran, pameran, dan pertandingan olahraga, serta 30 persen untuk diskotik, karaoke dan pijat/sauna,” katanya saat dimintai keterangan dikantornya, Senin (27/06/2022).

Diungkapkan Puguh, kesalahpahaman terkait hal ini biasanya terjadi karena penyelenggara event olahraga belum mengetahui tentang adanya pajak hiburan. Perlu diketahui juga, bahwa yang dikenakan pajak adalah penonton yang membeli karcis untuk menonton sebuah hiburan termasuk juga pertandingan olahraga. Event olahraga yang tidak mengenakan tiket bagi para penonton juga tidak akan dikenakan pajak. Jadi, menurut Puguh pengenaan pajak itu tidak merugikan penyelenggara karena nilainya dibebankan kepada konsumen. 

Dalam pelaksanaan pertandingan olahraga yang mengenakan tiket masuk terhadap penonton, secara regulasi wajib dipungut pajak karena berbayar nontonnya, yang dipungut pajak itu karcisnya, bukan biaya penyelenggaraan, kemarin sempat ada persepsi yang berbeda ya, padahal yang kita kenakan itu yang memungut biaya dari penonton, jadi yang kena pajak itu penontonnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, para penyelenggara event hiburan termasuk juga olahraga, dihimbau oleh Puguh agar berkoordinasi sejak awal dengan BPKPAD Purworejo sebelum event berlangsung. Hal itu perlu dilakukan agar panitia tahu sejak awal berapa pajak yang harus dibayarkan. Adapun aktivitas mengandung unsur hiburan yang tidak menjadi objek pajak hiburan adalah pijat refleksi pengobatan tradisional, pameran dan pertandingan olahraga yang diselenggarakan pemerintah daerah, penyelenggaraan hiburan untuk amal. 

Ketika koordinasi awal tiket masuk kan harusnya porporasi, misalnya targetnya 10 ribu tiket, nanti kalau selesai eventnya dihitung yang tidak laku berapa dikembalikan, yang tidak laku tidak kita kenakan pajak, jadi tidak flat, yang dikenakan pajak hanya tiket yang laku, ujarnya.

Ditambahkan, dalam beberapa kasus ada sebagian penyelenggara yang kurang koordinasi tentang kegiatan berbayar mereka dengan BPKPAD Purworejo.

Kami baru tahu setelah atau pada saat event itu diselenggarakan, ketika ditanyakan soal pajak, mereka bingung dan mengatakan rugi, padahal semestinya pajak hiburan itu sudah diperhitungkan tersendiri dan di luar biaya operasional panitia,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KONI Purworejo, Sumaryanto saat ditemui mengatakan, bahwa sosialisasi tersebut memang seharusnya diberikan agar para penyelenggara event olahraga tahu sejak awal mengenai aturan ini. Namun begitu, hingga saat ini di Purworejo masih jarang sekali ada event olahraga yang berbayar di Purworejo. Bahkan KONI Purworejo juga tidak pernah mengenakan tiket bagi para penonton saat menyelenggarakan sebuah turnamen.

Memang ada klub atau pihak ketiga yang menyelenggarkan kegiatan olahraga berbayar, jadi kami bisa ikut membantu sosialisasi kepada mereka,” ucapannya.

 

Temukan dan langganan berita lainnya di Google News, Sorot Purworejo.