Tolak Regrouping SD Gesikan, Warga Unjuk Rasa ke Gedung DPRD dan Kantor Bupati
Pendidikan

Tolak Regrouping SD Gesikan, Warga Unjuk Rasa ke Gedung DPRD dan Kantor Bupati

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Warga Desa Gesikan, Kecamatan Kemiri, melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Purworejo dan di depan kantor Bupati Purworejo, Kamis (15/09/2022). Mereka meminta agar regrouping atau penggabungan SD Gesikan dengan SD Paitan dibatalkan. Pasalnya, warga dan wali murid beralasan jika SD Gesikan adalah sekolah yang berprestasi dan memiliki sejarah tersendiri bagi Desa Gesikan karena telah berdiri sejak puluhan tahun lalu.

Ratusan warga itu mendatangi gedung DPRD dengan menggunakan truk, mobil, motor, serta kereta odong-odong, mereka juga dengan membentangkan berbagai poster yang bertuliskan antara lain pertahankan SD berprestasi, jangan tutup SD Gesikan dan SD Gesikan jangan dilantarkan serta tulisan-tulisan lainnya. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, jajaran Wakil Ketua DPRD, Komisi IV DPRD, serta jajaran eksekutif.

Awalnya situasi berjalan kondusif dan perwakilan warga diijinkan masuk ke gedung B DPRD Purworejo. Akan tetapi, kemudian situasi sempat memanas saat Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Tamperak Purworejo yang pendamping hukum warga juga ingin masuk ke gedung DPRD. Namun Ketua DPRD Purworejo mempertanyakan surat kuasa terhadap LSM tersebut. Dengan demikian LSM tidak bisa menunjukkan surat kuasa sehingga Ketua DPRD tidak mengizinkan LSM tersebut masuk dan tetap mengizinkan warga masuk.

Sehingga, karena ada penolakan terhadap LSM itu untuk ikut masuk, warga akhirnya juga batal masuk ke gedung DPRD dan berpindah melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Purworejo.

Kepala Desa Gesikan, Suryono mengatakan, jika kondisi anak-anak SD Gesikan tidak bisa mendapat fasilitas pendidikan karena SK regrouping sudah turun. Guru juga sudah tidak ada yang mengajar di SD Gesikan. Menurutnya, SD Gesikan saat ini juga telah memiliki lebih dari 60 siswa. Sehingga Kades meminta regrouping untuk SD Gesikan ini ditinjau kembali.

"Ini mulai tanggal 31 Agustus hingga saat ini tidak ada guru yang mengajar, anak tetep masuk tapi tidak ada guru, kami mohon dengan sangat kepada dinas pendidikan untuk meninjau kembali regrouping, mayoritas warga menolak," kata Kades saat ditemui di halaman gedung DPRD.

Lanjutnya, pihaknya juga membenarkan bahwa memang meminta pendampingan dari LSM. Pihaknya juga menyayangkan LSM tidak diperbolehkan masuk karena alasan tidak ada surat kuasa. 

Sementara itu, Titik salah satu wali murid sangat ingin menyampaikan keluh kesahnya ke DPRD agar segera ada solusi bagi para siswa. SD Gesikan dinilai titik adalah sekolah yang berprestasi. Sangat disayangkan jika sekolah itu dihapus.

"SD Gesikan sudah mencetak beberapa puluh orang yang hebat, jadi ingin tetap jangan diregrouping, anak-anak masalahnya juga tidak mau dipindah, orang tua juga tidak mau pindah, kasihan anak-anak kami," tutur Titik dengan mata berkaca-kaca.

Terpisah, Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi mengungkapkan, jika pihaknya menerima warga Desa Gesikan dengan baik. Pihaknya tidak mengizinkan LSM itu masuk karena tidak bisa menunjukkan surat kuasa.

"Saya kira ini bukan keributan, saya klarifikasi, bukan kita tidak menerima, bahkan saya diundang terkait regrouping, saya datangi desanya, jadi kalau ada yang datang kesini tidak diterima ya tidak mungkin, tapi pertanyaan saya jika ada masalah di Gesikan, yang demo nanti orang Magelang, ini kira-kira benar atau tidak, kalau benar mewakili warga kan harus ada legalitasnya," ucap Dion.

Lanjut Dion, untuk masalah regrouping ini, pihaknya sangat memahami jika memang banyak terjadi masalah. Pihaknya ingin mendengar aspirasi secara langsung dari pihak yang berkaitan seperti wali murid dan komite sekolah. Sedangkan LSM tersebut dinilainya bukan pihak yang berkepentingan karena dari luar desa.

"Tapi kalau hal seperti ini kita biarkan, suatu saat ada masalah di Plaosan yang demo orang Kutoarjo itu kan tidak pas, tadi itu kita persilahkan masuk, jadi bukan DPRD menolak itu tidak, justru kita sayangkan sudah jauh-jauh ke DPRD ini kita terima tapi mereka tidak mau masuk," ungkapnya.

Lebih Lanjut ditegaskan Dion, pihaknya secara pribadi juga sudah bersuara cukup keras soal kebijakan regrouping di Purworejo yang syarat akan masalah ini. Pihaknya meminta kebijakan ini dikaji ulang atau bahkan ditunda sementara waktu agar tidak ada siswa yang menjadi korban dari kebijakan ini. Pihaknya juga terbuka mempersilahkan jika ada warga ingin datang ke DPRD terkait dengan penyampaian aspirasi soal regrouping.

"Ini kita minta cari duduk masalahnya, kalau yang dirugikan adalah siswa tentu DPRD mendorong solusinya, entah itu penundaan atau solusi lain," tegasnya.

Disis lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo, Wasit Diono menambahkan, untuk masalah jumlah siswa di SD Gesikan itu diambil data dari tahun 2019. Tiga tahun belakangan SD Gesikan siswanya kurang dari 60 siswa.

"Saat SK turun siswa kurang dari 60, 3 tahun terakhir kurang dari 60. Siswa berjumlah 66 itu setelah SK Bupati turun," tandas Wasit saat ditemui usai unjuk rasa warga di halaman Kantor Bupati Purworejo.