Pak Kades Dipolisikan Soal Dugaan Kasus Pengelolaan APBDes
Hukum & Kriminal

Pak Kades Dipolisikan Soal Dugaan Kasus Pengelolaan APBDes

Butuh, (purworejo.sorot.co)--Sekelompok warga melaporkan Kades Karanganom, Kecamatan Butuh, berinisial G ke Polres Purworejo terkait pengelolaan APBDes yang diduga bermasalah.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Purworejo, AKP Khusen Martono membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan warga itu kini sedang didalami oleh penyidik.

“Sudah kami tindaklanjuti, penyidik pun sudah mulai melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengelolaan APBDes,” sebut Khusen kepada sorot.co, Minggu (18/12/2022).

Wahyudi, warga Karanganom dalam kesempatan terpisah mengatakan warga curiga dan mempertanyakan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan melalui APBDes, diantaranya pengadaan 20 unit alat serit padi pada tahun 2020. Untuk satu unit nilai anggarannya mencapai Rp 4,5 juta.

Warga juga mempertanyakan bantuan modal untuk BUMDes sebesar Rp 50 juta yang bersumber dari APBDes, serta beberapa kegiatan yang lain.
Menurut dia, warga pun mempertanyakan mobil operasional desa dan masih banyak yang ditanyakan warga mulai dari pengadaan maupun program fisik. 

Mobil siaga Pemdes Karanganom itu untuk antisipasi jika masyarakat, khususnya warga Karanganom sakit dan butuh mobil untuk ke RS. Harusnya selalu siap (mobilnya) tapi kok kurang lebih dua bulan ini tidak ada. Terakhir kami lihat stiker mobil siaga dan lampu sirinenya dicopoti. Kemudian motor dinas Kades juga tidak ada,” terang Yudi.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karanganom, Watino menyebutkan persoalan tersebut sudah dibahas dalam setiap pertemuan. Ia pun sudah sering kali mengingatkan kepala desa agar persoalan keuangan desa segera diselesaikan dan seluruh bantuan untuk segera direalisasikan. 

Sudah berulang kali saya ingatkan, Pak lurah cuma bilang siap dan siap, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi,” kata Watino.

Watino mendukung jika persoalan ini berlanjut kepada proses hukum. Dengan demikian ada efek jera bagi setiap pelakunya serta ada kejelasan atas persoalan keuangan di desa tersebut.

Kalau sudah seperti ini, mau tidak mau ya diproses saja. Mau bagaimana lagi, supaya ada efek jera,” katanya lagi. (toyib)