BPN Purworejo Siap Kerja Lembur Tuntaskan Program PTSL 2023
Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo siap bekerja keras untuk menyelesaikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023. Waktu tersisa sekitar satu bulan lebih namun masih ada sekitar 13.205 sertifikat yang harus dituntaskan dalam program ini.
Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto mengutarakan pada program PTSL 2023 pihaknya menarget untuk menerbitkan sebanyak 40 ribu sertifikat. Dari target itu saat ini 26.795 sertifikat telah terbit dan masih tersisa sekitar 13.205.
"Masih ada 13 205, kami akan kejar hingga 31 Oktober 2023 target bisa selesai. Kami akan bekerja keras, pegawai akan bekerja lembur siang, malam," ucap Andri pada hari Agraria dan Tata Ruang yang dilaksanakan pada Senin (25/9/2023).
Pada perayaan ini, beberapa sertifikat telah diserahkan kepada warga termasuk tanah wakaf warga untuk pembangunan tempat ibadah.
Ia menjelaskan, program PTSL 2023 untuk Kabupaten Purworejo dilaksanakan di 26 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan diantaranya Gebang, Purworejo, Loano, Bayan, Kemiri, Pituruh serta Kecamatan Bruno. Setelah sertifikat jadi, penyerahan akan dilakukan secara paralel hingga akhir Desember mendatang.
Menurut Andri, PTSL merupakan program partisipatif yang melibatkan masyarakat pemilik tanah, terutama dalam pengukuran. Dengan sisa waktu yang ada BPN akan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk menuntaskan target.
"Masih tersisa satu bulan lebih, kami akan atur strategi. Dalam kegiatan sertifikasi tanah yang susah itu kumpulkan data. Kami akan jemput bola dengan melibatkan masyarakat. Lalu bagi yang sudah jadi kita akan lakukan pembagian sertifikat langsung ke masyarakat," sebut Andri juga.
Instruksi pemerintah pusat, lanjut Andri, pada tahun 2026 seluruh sertifikat di Indonesia harus sudah terdaftar baik melalui program PTSL maupun upaya mandiri. Untuk itu dia berharap masyarakat 26 desa di Purworejo memanfaatkan program PTSL 2023 secara baik.
"Dalam program PTSL biaya di BPN gratis, kecuali pendaftaran di melibatkan pemerintah desa, karena itu tergantung kebijakan di desa. Selain itu dalam PTSL persyaratan lebih ringan dibanding kalau warga urus secara mandiri," pungkasnya.
