Tuntut Solusi Soal Relokasi, PKL Kutoarjo Audiensi Bersama Komisi 3 DPRD
Pemerintahan

Tuntut Solusi Soal Relokasi, PKL Kutoarjo Audiensi Bersama Komisi 3 DPRD

Kutoarjo, (purworejo.sorot.co)--Para pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Kutoarjo yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Kecil Diponegoro (Alpek Dipo) menuntut solusi terkait dengan rencana relokasi para pedagang.

Para PKL itu kemudian difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Purworejo melalui Komisi III untuk dipertemukan dengan dinas-dinas terkait dalam sebuah audiensi yang diselenggarakan di gedung utama DPRD Purworejo, Jumat (01/12/2023) sore.

Hadir Ketua Komisi III Eko Januar Susanto, Wakil Ketua Komisi III Ajeng Dewi, sejumlah anggota Komisi III Hendro Susilo, Luhur Pambudi Mulyono, Mustaqim, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (KUKMP) Gatot Suprapto, Kepala Satpol PP Budi Wibowo, Kepala Dinas Perhubungan Hery Raharjo, Kepala Dinas PUPR, Suranto, Camat Kutoarjo, serta perwakilan PKL.

Dikatakan Ketua Komisi III, Eko Januar Susanto, bahwa para pedagang ini sebelumnya telah mendapat surat peringatan ketiga dari dinas terkait soal aktivitas perdagangan mereka di trotoar. Akan tetapi, para pedagang mengaku belum mendapat sosialisasi sebelumnya terkait adanya penertiban PKL. Tempat untuk relokasi bagi para pedagang ini juga belum jelas.

"Ya, maka dari itu, saya meminta kepada Dinas KUKMP agar ke depan bisa melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum memberikan SP. Saya sampaikan, saya titip pesan, ini masalahnya belum pernah dirembug, tiba-tiba muncul SP, besok lagi jangan," tegas Eko pada sela-sela audiensi.

Lanjutnya Eko juga meminta kepada Alpek Dipo agar mendata para anggotanya. Dari audiensi, diketahui jika dalam paguyuban Alpek Dipo ini terdapat 47 PKL. Dari pendataan itu, ia juga akan mengusulkan para pedagang agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 

Sementara itu, anggota Komisi III, Hendro Susilo menambahkan, pada prinsipnya DPRD meminta agar Dinas KUKMP jangan langsung menertibkan para pedagang sebelum disediakan tempat untuk relokasi. Pihaknya juga meminta agar pemilihan tempat relokasi tidak asal-asalan dan memperhatikan berbagai aspek demi kesejahteraan para pedagang.

"Tentunya harapan kami sebagai representasi masyarakat, para pedagang tetap diperbolehkan berjualan disitu sampai Pemda memberikan tempat yang representatif, saat direlokasi tempatnya sesuai dengan kebutuhan mereka, dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi mereka," tutur Hendro.

Lanjutnya dijelaskan Hendro, bahwa beberapa alternatif tempat relokasi, diantaranya adalah sebelah barat Pasar Kutoarjo, Pasar Beras, Terminal Tipe B, dan sejumlah lokasi lainnya.

"Para pedagang itu juga tidak akan keberatan direlokasi jika tempatnya representatif," ungkapnya.

Disisi lain, Kepala Dinas KUMKP, Gatot Suprapto membenarkan sejumlah tuntutan dari para pedagang. PKL masih boleh berjualan di Jalan Diponegoro sampai disediakan tempat relokasi. Akan tetapi, pihaknya memberikan syarat agar pedagang tetap menjaga kebersihan, keamanan lalu lintas, serta memberikan tempat bagi pejalan kaki.

Terpisah, Ketua Paguyuban PKL, Pargono mengucapkan terimakasih atas fasilitasi Komisi III DPRD Purworejo dan kebijaksanaan dari dinas-dinas terkait. Pihaknya juga berkomitmen akan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dinas KUKMP.

"Saya kira sangat menggembirakan bagi kami, saya terimakasih sekali. Yang penting dijaga, kalau jualan malam, pagi harus sudah bersih, nanti saya tertibkan, saya nanti yang bertanggung jawab kepada teman-teman pedagang," pungkasnya.

Temukan dan langganan berita lainnya di Google News, Sorot Purworejo.