Sumbang 20 Persen PAD, Notaris dan PPAT Diberikan Sosialisasi Peraturan Daerah Baru
Pemerintahan

Sumbang 20 Persen PAD, Notaris dan PPAT Diberikan Sosialisasi Peraturan Daerah Baru

Purworejo,(purworejo.sorot.co)-- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan notaris menyumbang sekitar 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo.

Untuk itu, teman sejawat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo ini diberikan sosialisasi terkait peraturan daerah yang baru saja disahkan.

Kepala BPKPAD Agus Ari Setyadi mengatakan, sebanyak 41 orang notaris dan PPAT ini diberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Sosialisasi dilakukan di Rumah Makan ABK pada Selasa (6/2/2024).

"Pendapatan dari sektor ini sebesar 20% atau senilai Rp 21 miliar dari total pajak Rp 102 miliar," kata Agus Ari usai kegiatan.

Dikatakan Agus Ari, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang salah satunya ditangani oleh notaris menempati posisi ketiga sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penerangan Jalan. 

“Peraturan daerah baru ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ini tidak hanya sekadar hubungan antara bapak dan anak, tapi harus ada sinergi yang terjalin,” ucapnya.

Acara sosialisasi ini juga melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Kantor Pertanahan, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.

Agus Ari menyebutkan, hal ini penting diketahui oleh notaris dan PPAT dalam kaitannya dengan tugas, para notaris harus mengetahui hak dan kewajibannya yang diatur dalam regulasi terbaru berupa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023.

"Ada perubahan yang sangat perlu dipahami oleh notaris dan PPAT, karena dalam peraturan daerah baru ini ada hal mendasar yang sangat berbeda dengan aturan yang lama," kata Agus Ari.

Melalui sosialisasi tersebut, Agus Ari berharap para notaris/PPAT memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023.

Salah satu narasumber, Agustinus Yosi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, antara lain menyebutkan bahwa pihaknya melakukan pembinaan bagi PPAT sesuai dengan fungsinya.

“Saat pengangkatan sebagai notaris, mereka disumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Jadi mereka harus mengikuti regulasi yang ada,” jelasnya.

Yosi mengungkapkan, selain hak, para notaris juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan bulanan, termasuk adanya sanksi bagi notaris yang tidak melaporkan perjanjian jual beli.

Menurutnya, notaris yang melanggar peraturan daerah dapat diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dengan izin dari Majelis Kehormatan Notaris provinsi.

Temukan dan langganan berita lainnya di Google News, Sorot Purworejo.