Bupati Jawab Kritikan Pedas Tujuh Fraksi di DPRD
Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Bupati Purworejo, Agus Bastian menangkis tinju fraksi-fraksi DPRD yang dilayangkan oleh fraksi-fraksi DPRD saat Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2017. Tangkisan tersebut dilancarkan dalam draf tanggapan Bupati Purworejo sebagai jawaban pemandangan umum fraksi terhadap LKPJ.
Mengawali tangkisan tinju fraksi yang ramai-ramai menyoroti soal revitalisasi Alun-alun, Bupati mengatakan proses pengadaan barang dan jasa pada proses revitalisasi Alun-alun telah dilaksanakan sesuai aturan dan tahapan yang berlaku.
Terkendalanya proses penyelesaian proyek direspon dengan langkah strategis sejak proses pembangunan. Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan pengendalian secara rutin, memberikan teguran berkali-kali secara lisan maupun tertulis. Memutus kontrak, menerapkan denda dan mencairkan jaminan pemeliharaan.
Dan menerapkan sanksi dengan mengusulkan balcklist penyedia jasa Alun-alun,” katanya dihubungi Jumat (6/4/2918).
Pemerintah juga telah mengalokasikan sebagian anggaran untuk pemeliharaan trotoar Alun-alun Purworejo melalui anggaran pemeliharaan trotoar kota Purworejo dan Kutoiarjo. Sedangkan untuk rencana pemasangan paving yang belum terpasang, dialokasikan anggaran pada kegiatan penataan trotoar kota Purworejo yang saat ini tengah dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE.
Selanjtnya, menyikapi pandangan fraksi soal pemanfaatan Pasar Baledono, pemerintah telah melakukan penempatan dan penataan pedagang sejak tanggal 15 Februari 2018. Namun pelaksanaan kegiatan tersebut belum mampu maksimal, pasalnya terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan pedagang.
Seperti pedagang yang masih memiliki kewajiban dengan lembaga keuangan. Proses waris yang masih memerlukan penyelesaian, dan tidak diketahuinya domisili pedagang pasca terjadinya musibah kebakaran pasar. Sehingga belum dapat maksimal,” katanya.
Menyikiapi permasalah itu, pemerintah telah menempuh berbagai upaya sesuai dengan kewenanganya. Pemerintah pun meminta dukungan dari DPRD Purworejo agar permasalahan pedagang mampu segera terealisasikan.
Menyoal soal Pasar Butuh, dijelaskan, Pasar Butuh masih merupakan barang milik negara dan belum dihibahkan kepada Pemda. Pemerintah tengah melakukan sosialisasi kepada para pedagang untuk memasuki los/kios Pasar Butuh sembari mengupayakan agar pasar tersebut segera dialihkan kewenanganya kepada pemerintah.
Berkaitan dengan perubahan status pasar, tiga pasar telah telah diangkat menjadi pasar daerah melalui SK Bupati, diantaranya Pasar Ngori, Pituruh dan Sejiwan,” jelasnya.
Selain itu, persoalan PKL yang kini belum berkenan menjalankan usahanya ditempat yang telah ditentukan, Pemda senantiasa melakukan pendekatan agar mereka bersedia menempai tempat-tempat yang telah disediakan.
Beberapa kebijakan telah dilaksanakan untuk mengurangi kemacetan baik dikawasan Pasar Baledono, Jalan A. Yani dan jalan KH. Ahmad Dahlan. Dinas terkait pemberlakukan Angkudes wajib masuk ke dalam terminal Kongsi mulai 1 April 2018. Bahu jalan A. Yani disisi sebelah kiri akan segera dipasang rambu dilarang parkir. Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir di kawasan rawan kemacetan.
Terhadap fraksi yang menyoroti 207 ruang kelas yang mengalami rusak parah, dijelaskan pada tahun 2017 sudah dilakukan pembangunan/rehabilitasi dengan menggunakan dana DAK sebanyak 49 ruang kelas dengan alokasi anggaran Rp. 3.680.082.000. Selain dana DAK, juga dilakukan dengan rehabilitasi dengan APBN melalui pragram tata kelola sebanyak 67 ruang dengan alokasi anggaran Rp 4.834.388.000. Dan SILPA DAK tahun 2016 sebanyak 25 ruang dengan alokasi Rp 1.875.000.000.
Tahun 2017 juga telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 141 ruang dengan total anggaran Rp. 10.389.470.000. Sementara untuk DAK 2018 sudah dialokasikan dana sebesar Rp. 7.098.030.000, untuk membiayai pembangunan/rehabilitasi 108 ruang kelas rusak berat,” jelasnya.
Pada bagian promosi dan mutasi pejabat, secara tegas Bupati menyampaikan bahwa promosi dan mutasi di lingkungkan pemerintahanya dilaksanakan secara obyektif. Salah satu metode yang digunakan terwujudnya objektivitas tersebut adalah melalui proses assesment.
Berkaitan dengan sosialisai E-KTP, saya sampaikan terimakasih dan apresiasi atas masukanya. Pun demikian dengan capaian indikator kinerja program, kami sampaikan apresiasi atas pengkritisan dan pencermatanya. Kami akan terus upayakan melalui program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target tersebut,” ujarnya.
Kepada fraksi yang menyoroti realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Bupati akan melakukan langkah invetarisasi permasalahan sebagai salah satu dasar untuk mengevaluasi penyebab menurunnya pencapaian target pendapatan di beberapa sektor.
Menyangkut besaran SILPA tahun anggaran 2017 Bupati menjelaskan, bila dibandingkan tahun sebelumnya maka telah terdapat penurunan yang signifikan. Upaya maksimal telah diupayakan dalam pelaksanaan anggaran bersumber dari APBD tahun 2017 ditunjukan dengan realisasi belanja daerah sebesar 95,11 %.
Capaian tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 91,07%. SILPA tahun anggaran 2017 hanya sebesar 7,39% dari belanja daerah. Terkait pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perlu kami jelaskan bahwa predikat tersebut atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2016,” katanya menangkis uppercut tinju dewan.
Seperti diwartakan sebelumnya, ibarat seorang petinju, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Purworejo ramai-ramai lancarkan pukulan hook dan uppercut kepada pemerintahan Bupati Purworejo, Agus Bastian. Pukulan itu dituangkan dalam pemandangan umum fraksi saat Rapat Paripurna LKPJ Bupati Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2017.
Banjir kritik dan himbauan menggenang di gedung DPRD saat itu. Berbagai persoalan tak luput dari kritik sebanyak tujuh fraksi di DPRD Purworejo. Mulai dari persoalan revitalisasi alun-alun, pasar daerah, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tatanan birokrasi, bencana, serapan anggaran, capaian kerja, silpa, hingga soal infrastruktur.
