Duduk Bareng, Pemerintah dan Ulama Sepakat Tutup Karaoke Ilegal
Hukum & Kriminal

Duduk Bareng, Pemerintah dan Ulama Sepakat Tutup Karaoke Ilegal

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--DPRD Purworejo mengambil langkah taktis menyikapi polemik karaoke yang belakangan mulai memanas. Menindaklanjuti usulan kyai yang menolak keras keberadaan karaoke, DPRD menggelar rapat dengar aspirasi dengan sejumlah tokoh agama serta stakeholder terkait, Kamis (14/3/2019).

Digelar di gedung alat kelengkapan dewan, duduk dalam kesempatan itu Ketua DPRD, Wakil Ketua, seluruh Ketua Fraksi, Sekretaris Daerah, perwakilan dari kepolisian, bagian hukum Setda, Kepala Satpol PP serta perwakilan dari Polres Purworejo.

Sementara sejumlah tokoh agama yang hadir diantaranya Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah serta perwakilan forum kyai yang menyampaikan keberatan. Dalam kesempatan itu, pemerintah siap menutup keberadaan karaoke yang kini belum mengantongi izin usaha.

Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Luhur Pambudi Mulyono menyampaikan apresiasinya kepada jajaran eksekutif yang siap melakukan penegakan Perda secara umum. Termasuk di dalamnya adalah penertiban karaoke yang melanggar Perda karena beroperasi tanpa izin.

"Tentu penertiban itu dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dengan memberikan surat peringatan sesuai tahapan penertiban," katanya.

Luhur menambahkan, dalam upaya penegakan Perda dan penertiban tersebut DPRD secara kelembagaan akan membackup eksekutif dalam hal ini Satpol PP secara penuh. Selain itu, aparat kepolisian dalam forum tersebut juga bersedian akan memback up penertiban Perda secara profesional untuk menciptakan kondusifitas di Kabupaten Purworejo. 

"Prinsipnya, Perda yang ada saat ini harus ditegakkan. Jika memang diperlukan ada perubahan Perda yang diajukan oleh eksekutif, DPRD juga akan responsif membahasnya," kata Luhur.

Sementara itu Setda Purworejo, Said Romadon mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap Perda agar relevan dengan aturan yang ada di atasnya. Perda yang secara sosiologis tidak benar juga akan akan disesuaikan.

"Perda layak diperbaharui karena beberapa unsur yakni filosofis, sosiologis, yuridis dan administratif. Jika secara sosiologis misalnya mendapat pertentangan dari masyarakat tentu layak diperbaharui," katanya.

Perwakilan MUI, H Akhmad Chusaini mendukung langkah para kyai yang beberapa waktu lalu menyampaikan aspirasinya terkait keberatan adanya kegiatan karaoke di Purworejo. Sikap MUI sejalan dengan aspirasi para kyai.

"Bahkan tidak hanya kalangan ulama saja yang keberatan dengan adanya praktik karaoke. Tokoh agama lain juga ternyata memiliki sikap yang sama. Karena ini bukan semata-mata permasalahan agama, namun juga masalah moral," tandasnya.