Sidang Kasus Dugaan Politik Uang Caleg PKS, Saksi Ahli Sebut Ada Niat Jahat
Hukum & Kriminal

Sidang Kasus Dugaan Politik Uang Caleg PKS, Saksi Ahli Sebut Ada Niat Jahat

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Kasus dugaan politik uang yang melibatkan Ghofururochim, (45), calon legislatif DPRD Kabupaten Purworejo Dapil VI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergulir di meja hijau. Dihari pertama masuk kerja usai lebaran, Senin (10/6), sidang kembali digelar dengan agenda memeriksa para saksi di Pengadilan Negeri (PN) Purworejo.

Selama delapan jam lamanya, sebanyak 12 saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diperiksa. Para saksi terdiri dari Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq, anggota KPU Akmaliyah, penyidik Polres anggota Gakumdu Aipda Djoko Pamungkas, Ketua DPD PKS Kabupaten Purworejo Reko Budiyono, dan istri terdakwa Agustin Eko Puji Rahayu.

Ditambah sebanyak tujuh orang yang diduga menerima uang. Antara lain Paino, Suryanto, Wagino, Sumaryani, Aristi, Ridwan, Sundari. Dalam sidang tersebut, JPU juga menghadirkan saksi ahli pidana pemilu dari Undip Dr Pujiyono SH MHum yang diperiksa terakhir sekitar pukul 21.30 WIB.

Saksi Nur Kholiq saat diperiksa menjelaskan kronologi kasus tersebut yang ditemukan dari hasil patroli pengawasan anti politik uang yang dilakukan Bawaslu bersama Gakumdu pada masa tenang tanggal 15 April 2019 lalu.

"Patroli pengawasan anti politik uang itu merupakan perintah dan instruksi Bawaslu RI. Kami mendapatkan temuan ini setelah mendapatkan informasi dari masyarakat," katanya.

Saksi Aipda Djoko Pamungkas menjelaskan, dalam proses penyidikan ditemukan bukti petunjuk yang mengarah bahwa tindakan politik uang yang diduga dilakukan GR itu tidak hanya terjadi pada masa tenang saja. Tapi diduga sudah terjadi sejak masa kampanye. 

Sementara saksi ahli Dr Pujiyono SH MHum menguraikan, meskipun uang yang diberikan itu belum sampai ke pemilih, namun karena itu terhenti bukan karena dikehendaki oleh terdakwa, maka jelas niat jahat itu sudah muncul.

Demikian juga meskipun uang diberikan istrinya, namun frasa di pasal 523 ayat (2) menyebutkan pemberian itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian sikap batin terdakwa menunjukkan adanya dikehendakinya tindakan melakukan kejahatan.

Saat disinggung hakim terkait budaya ketimuran yang senantiasa menghargai orang karena sudah dibantu, Pujiyono menegasakan harus dilihat legal policy atau politik uang dari Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Yakni melarang pemberian imbalan berupa uang atau materi lainnya dengan tujuan mewujudkan pemilu bersih dan bisa menjadi sarana untuk memilih pemimpin yang bersih pula,” ujarnya.

Sementara itu JPU menjerat terdakwa dengan pasal berlapis. Yakni pasal 523 ayat 1 dan ayat 2 jo pasal 278 dan pasal 280 ayat (1) huruf j. Yakni politik uang pada masa kampanye sekaligus pada masa tenang. Apabila terbukti, terdakwa terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara.