Kasus Keuangan Desa Wonosari Jadi Temuan Inspektorat, Kades Didesak Mundur
Pemerintahan

Kasus Keuangan Desa Wonosari Jadi Temuan Inspektorat, Kades Didesak Mundur

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Geram dengan kelakuan Kepala Desa (Kades) Wonosari Kecamatan Kemiri, warga setempat menggelar aksi unjuk rasa di balai desa, Selasa (11/6) kemarin. Mereka menuntut agar si Kades, Sri Darwati menanggalkan jabatanya sesegara mungkin.

Warga yang datang berduyun-duyun ke balai desa Wonosari menilai terlampau banyak penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh Sri Darwati. Mereka menuntut Sri Darwati bertanggung jawab.

Saat dikonfirmasi terkait penyelewengan yang dituduhkan warga kepada dirinya, Kades Sri Darwati mengatakan, persoalan tersebut telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo. Inspektorat telah memeriksa Laporan Pertangung Jawaban (LPJ) keuangan desa yang disusunnya.

"Tanggal 14 Februari lalu, pihak Inspektorat sudah mengunjungi Desa Wonosari terkait anggaran tahun 2017/2018. Sudah menjadi temuan," kata Sri Darwati.

Ia menambahkan, dari hasil temuan tersebut, pemerintah desa harus mengembalikan uang melalui rekening desa. Kegiatan yang belum terlaksana, akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Ia pun mengaku siap untuk memperbaiki apa yang telah menjadi temuan inspektorat tersebut. 

Sementara itu, Camat Kemiri Fatqur Rochman, menilai desakan warga agar Kades mengundurkan diri merupakan permintaan wajar melihat beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Wonosari. Selain itu, ia pun melihat Faktor politis pasca Pilkades kemarin juga dinilai sangat kuat dalam persoalan tersebut.

"Saya hanya bisa memediasi. Tuntutan masyarakat itu sebenarnya sederhana dan wajar. Karena ini kasus lama dan tidak terselesaikan," kata Fatqur Rochman.

Salah satu pentolan warga, Sugianto, mempertanyakan berbagai dana yang tidak sampai pada masyarakat namun LPJnya ada. Tidak sedikit proyek infrastruktur dan kegiatan yang dinilai fiktif selama periode Sri Darwati menjabat.

Proyek-proyek yang diduga fiktif antara lain drainase sebesar Rp 46 juta, pengembangan PAUD Rp 21 juta, Posyandu Rp 42 juta. Dana Ban Gub untuk pembuatan WC belum ada yang menerima, pembangunan saluran air RT 1 sebanyak Rp 37, 94 juta , pembentukan BUMDes Rp 20 juta, bantuan untuk grup kesenian Dolalak Rp 31,6 juta, grup Rebana Rp 35 juta, dan pembuatan talud sebesar Rp 233 juta.

Total dana yang diduga diselewengkan oleh Kades sebanyak Rp 562, 763 juta,” ujarnya.

Diwartakan sebelumnya puluhan warga desa setempat menggelar demo menuntut transparansi anggaran yang dinilai tidak beres. Setelah lama mendesak pertemuan antara warga dan Kades, akhirnya Sri Darwati menemui warga untuk melakukan audiensi. Audiesnsi berjalan alot diwarnai amarah warga.