Data Kemiskinan Semrawut, Banyak Warga Kurang Mampu Tak Masuk Daftar
Sosial

Data Kemiskinan Semrawut, Banyak Warga Kurang Mampu Tak Masuk Daftar

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Terlantar (DTPFMOT) di Kabupaten Purworejo hingga kini masih belum tertata rapi. Hal ini menyebabkan program penanggulangan dan penanganan kemiskinan di beberapa desa semrawut.

Perbaikan data kemiskinan yang dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa juga menjadi persolan tersendiri. Pasalnya ada ketimpangan antara BDT/DTPFMOT dengan realitas di lapangan. Banyak ditemukan warga kurang mampu yang justru tidak terdaftar.

Seperti keterangan yang disampaikan Kepala Desa Mayungsari, Kecamatan Bener, Hari Lystiadi. Ia mengungkapkan bahwa data warga kurang mampu di desanya belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Padahal, update data masyarakat miskin telah dilakukan.

Dikatakan, kesemrawutan data yang digunakan oleh pemerintah dalam mendata fakir miskin membuat warga resah bahkan menjadi ajang saling melaporkan kepala desa mereka. Menurutnya, hal semacam ini juga memicu adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Ada kesan, semua instansi memiliki basis data sendiri-sendiri. PLN, Perkim, Dinsos sepertinya memiliki data sendiri-sendiri. Kami yang di desa jadi bingung. Berulangkali mengajukan perubahan data tetapi selalu ditolak,” keluh Hari.

Hari menambahkan bahwa basis data menjadi buah simalakama bagi para perangkat desa. Tidak semua warga miskin di desanya bisa menerima bantuan dari pemerintah meskipun pemerintah desa sudah mengajukan perubahan atau penambahan warga miskin. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdukkbp3a) dr Kuswantoro mengaku membutuhkan cukup waktu untuk memperbaiki data masyarakat miskin dalam BDT.

Untuk saat ini, lanjut Kuswantoro, pihaknya menghabiskan warga yang masuk BDT pada tahun 2015, menunggu pemutakhiran data selesai dilakukan. Sementara untuk updating data dilakukan setiap bulan Januari dan Juli sejak tahun 2019.

Sebenarnya perangkat desa bisa mengupdate data sendiri melalui online. Namun harus disertakan berita acara musyawarah desa. Tanpa berita acara, maka otomatis tidak akan masuk datanya. Sistem telah kami kunci hanya yang melampirkan berita acara,” terang Kuswantoro.

Kuswantoro menyebutkan, dari 494 desa dan kelurahan di Kabupaten Purworejo baru 241yang berhasil melalukan pemutakhiran data. Dinsos juga akan melakukan sampling 16 desa di 16 kecamatan untuk mengecek kebenaran data warga miskin yang masuk.