Diduga Terlibat Suap Terkait Pemilu 2019, Sejumlah Pihak Dilaporkan ke Polisi
Hukum & Kriminal

Diduga Terlibat Suap Terkait Pemilu 2019, Sejumlah Pihak Dilaporkan ke Polisi

Purworejo,(purworejo.sorot.co)--Thapan Pemilu 2019 telah usai dan pelantikan DPRD pun sudah dilaksanakan. Kendari demikian, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Purworejo, tetap membawa kasus hukum terkait pemilu 2019 ke Polres Purworejo. GMBI melaporkan sejumlah pihak atas dugaan tindak pidana penyuapan kepada oknum terkait penyelenggaraan pemilu.

Ketua GMBI Kabupaten Purworejo Basuki Rahmat menjelaskan, pihak-pihak yang diadukan yakni SAS (swasta), NK (Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo), A (Pimpinan Koperasi Srikandi), dan JL (Ketua GMPK). Pengaduan dilakiukanm atas dasar keterangan dan data dari A yang menyebut atas kesepakatan beberapa pihak, A diminta untuk menyetorkan dana sebanyak Rp 140 juta kepada SAS.

Menurut Basuki, penggelontoran dana kepada SAS untuk tujuan menggagalkan pelantikan caleg terpilih tertertu dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 1 (Purworejo-Kaligesing). Jika caleg terpilih dimaksud gagal dilantik, maka yang akan menggantikan yaitu SAS yang ikut membina Koperasi Srikandi.

Dana sebesar Rp 140 juta itu kemudian oleh A disetorkan kepada SAS secara bertahap baik tunai maupun transfer. SAS selama ini dikenal dekat dengan petinggi Golkar dan elite politik Purworejo. Oleh SAS dana tersebut konon dikucurkan ke sejumlah institusi penyelenggara Pemilu dan oknum wartawan tertentu.

Oleh karenanya kami LSM GMBI Kabupaten Purworejo meminta kepolisian mengusut dan menyelidiki aktivitas ilegal yang melanggar hukum tersebut dengan memeriksa pihak terkait,” kata Basuki Rahmat saat dikonfirmasi, Senin (19/8/2019).

Terpisah, saat dikonfirmasi melalui handphone, A mengaku tidak tahu menahu masalah tersebut. 

Maaf saya tidak tahu,” kata A.

Sementara itu SAS langsung menggelar jumpa pers di sebuah kafe. Kepada puluhan awak media, SAS membantah semua tuduhan yang diadukan oleh GMBI.

Tidak benar. Yang benar adalah transaksi masalah utang piutang pribadi saya dengan A dan masalahnya sudah selesai,” kata SAS.

Senada dengan SAS, Ketua Bawaslu Purworejo, NK juga mengkau tidak mengetahui hal itu. Bawaslu belum tahu konteks yang dipersoalkan.

Saat ini saya masih ada kegiatan di Kabupaten Tegal,” kata NK.

Kalaupun ada info itu, menurut NK, bisa dipastikan nama ataupun lembaga Bawaslu itu asal dicatut.

Saya bisa pastikan kalau tidak ada penerimaan uang apapun dari pihak luar ke Bawaslu Kabupaten Purworejo,” tegas NK.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Haryo Seto Listyawan membenarkan bahwa telah menerima aduan dari GMBI dan pihaknya masih mempelajari aduan kasus tersebut. (najib)